JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga melaksanakan rapat kerja bersama Komite III DPD RI, Senin (16/11/2020), terkait Optimalisasi Upaya Perlindungan Anak di Masa Pandemi covid-19 melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Menteri Bintang menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam mengoptimalkan upaya perlindungan anak di masa Pandemi covid-19, salah satunya dengan memasifkan peran masyarakat melalui gerakan PATBM.
Pandemi covid-19 telah memberi dampak terburuk yaitu meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan. Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari – 6 November 2020, terdapat peningkatan jumlah kasus dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan.
Sebelum pandemi tercatat ada 1.888 anak perempuan menjadi korban kekerasan, setelah pandemi angka ini meningkat menjadi 5.242 anak perempuan. Untuk anak laki-laki jumlahnya memang tidak sebanyak anak perempuan, tapi tetap mengalami peningkatan, dimana sebelum pandemi terdapat 997 anak laki-laki menjadi korban kekerasan, setelah pandemi meningkat menjadi 2.616 anak.
“Untuk melindungi anak dari kekerasan termasuk di masa pandemi covid-19 sekarang ini, memerlukan keterlibatan masyarakat secara masif. Kemen PPPA berupaya memaksimalkan peran masyarakat melalui gerakan PATBM sebagai salah satu gerakan masyarakat dalam upaya deteksi dini terhadap ancaman atau kasus pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk ancaman akibat wabah Covid-19,” ujar Menteri Bintang dalam paparannya.
Sejak 2016, Kemen PPPA telah menginisiasi pembentukan PATBM di 136 desa yang tersebar di 68 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Pada 2020, atas inisiatif masyarakat dan pemerintah daerah, PATBM tercatat telah teraplikasi di 1.921 desa/kelurahan yang tersebar di 342 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Saat ini, Kemen PPPA tengah menyusun Panduan PATBM dalam Pandemi Covid-19 sebagai acuan bagi aktivis PATBM dalam membantu upaya pencegahan penularan Covid-19, menurunkan kekerasan pada anak, mendukung gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, serta memastikan anak mendapat perlindungan dan terpenuhi hak-haknya selama masa darurat hingga masa pemulihan. Panduan ini diharapkan dapat memperkuat protokol yang ada dan dapat menjadi acuan panduan bersama lintas sektoral di semua wilayah Indonesia,” jelas Menteri Bintang.
Selain melalui PATBM, Kemen PPPA juga telah mengoptimalisasi upaya perlindungan anak di masa Pandemi Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu mengeluarkan lima protokol khusus tentang perlindungan anak.
Terdiri dari protokol lintas sektor untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam situasi pandemi covid-19, protokol perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam dituasi pandemi covid-19, protokol penanganan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi covid-19, protokol pengasuhan bagi anak dan orangtua OTG, PDP, terkonfirmasi dan meninggal karena covid-19, dan protokol pengeluaran dan pembebasan anak melalui asimilasi dan integrasi, pembebasan tahanan, penangguhan penahanan dan bebas murni.
Kemen PPPA bersama Kementerian Kesehatan dan BNPB juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama terkait Protokol Kesehatan Keluarga.
“Kami tentunya memastikan seluruh Protokol yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 responsif hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak dan keluarga,” jelas Menteri Bintang.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni memberikan apresiasi kepada Kemen PPPA yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di masa pandemi dengan mengoptimalkan program-program yang ada, dalam hal ini PATBM.
“Adanya jaringan PATBM semakin memudahkan masyarakat dalam menindaklanjuti kasus Covid-19 di lingkungan mereka. Namun niat baik dan semangat para aktivis PATBM ini perlu diselaraskan dengan Protokol Kesehatan sebagai perlindungan dan keamanan semua pihak. Kami berharap Kemen PPPA dapat melibatkan anggota DPD RI yang berada di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung program dan kegiatan Kemen PPPA khususnya dalam optimalisasi perlindungan anak di tengah pandemi Covid-19,” tutur Sylviana.
Sylviana berharap program dan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan dengan inovasi serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentunya dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah setempat dan aparatur di desa. “Kami juga berharap program-program Kemen PPPA yang mengalami banyak kendala selama 2020 ini dapat dilanjutkan dan diperbaiki pada 2021 nanti,” ungkap Sylviana. (sumber: publikasi dan media Kemen PPPA)
Discussion about this post