NUNUKAN – Sektor pendidikan di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, S.T., M.T., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang secara khusus membedah regulasi dan arah kebijakan sistem pendidikan daerah.
Dalam pemaparannya yang humanis, Rismanto menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi tunggal dan investasi jangka panjang yang paling berharga bagi masa depan generasi muda di bumi Benuanta. Menurutnya, akses pendidikan yang merata adalah kunci utama memutus mata rantai kemiskinan dan ketertinggalan di daerah.
BacaJuga
Namun, suasana sosialisasi yang dihadiri ratusan warga, wali murid, dan tokoh pemuda ini mendadak riuh. Pertemuan tatap muka tersebut langsung dimanfaatkan masyarakat untuk menumpahkan keresahan mereka terkait realita di lapangan yang dinilai bertolak belakang dengan cita-cita pemerataan pendidikan.
Sesi diskusi seketika memanas saat sejumlah orang tua siswa mulai menyuarakan keluhan mereka mengenai implementasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Warga mengkritik keras pemberlakuan sistem zonasi berdasarkan domisili yang dinilai memicu ketidakadilan baru bagi anak-anak di pedalaman dan perbatasan.
Banyak warga merasa sistem pembatasan jarak domisili ini justru mengubur mimpi anak-anak berprestasi yang kebetulan tinggal di wilayah luar jangkauan radius sekolah unggulan. Akibatnya, banyak anak daerah yang kehilangan kesempatan untuk mengecap pendidikan di fasilitas yang lebih memadai.
“Kami sepakat pendidikan itu investasi masa depan, tapi bagaimana anak-anak kami bisa bersaing kalau aturan domisili di SPMB ini justru menjegal langkah mereka? Banyak anak yang punya nilai bagus dan semangat tinggi, harus tersingkir hanya karena rumahnya jauh dari sekolah,” keluh salah seorang wali murid dengan nada kecewa.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Mereka menilai Pemerintah Provinsi Kaltara terlalu memaksakan sistem seleksi berbasis domisili tanpa dibarengi dengan pemerataan kualitas guru dan infrastruktur sekolah yang seimbang di setiap kecamatan.
Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang berbukit dan kepulauan memperparah keadaan. Warga menuntut pemerintah mengevaluasi total formula SPMB agar tidak ada lagi diskriminasi terselubung yang merugikan masa depan anak-anak perbatasan.
“Kalau kualitas sekolah belum sama rata, sistem domisili ini sama saja dengan membatasi hak anak-anak kami untuk maju. Tolong hal ini disampaikan dan diperjuangkan di tingkat provinsi,” cetus salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Mendengar langsung jeritan hati para orang tua murid, Rismanto menyambut aspirasi tersebut dengan serius. Legislator dari Partai NasDem ini mengakui bahwa sengkarut sistem penerimaan siswa baru berbasis domisili memang menjadi rapor merah yang terus berulang setiap tahunnya.
Dirinya berkomitmen untuk membawa seluruh catatan, protes, dan masukan konkret dari masyarakat Nunukan ini ke dalam rapat kerja Komisi di DPRD Kaltara guna mendesak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi total secara menyeluruh.
“Pendidikan tidak boleh eksklusif. Kritik dari bapak dan ibu sekalian adalah fakta riil di lapangan yang tidak boleh diabaikan. Kami di DPRD Kaltara akan mendesak jajaran eksekutif untuk mengkaji ulang formula seleksi tersebut, agar ada diskresi khusus atau kelonggaran bagi wilayah perbatasan seperti Nunukan,” tegas Rismanto disambut tepuk tangan warga.
Lebih lanjut, Rismanto menjelaskan bahwa regulasi pendidikan yang baik harus adaptif terhadap kondisi geografis lokal dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan kota-kota besar di Pulau Jawa.
Ia menekankan, selain mengevaluasi sistem seleksi masuk, fokus jangka panjang yang harus digenjot bersama adalah percepatan pembangunan ruang kelas baru, penambahan fasilitas laboratorium, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik yang kompeten hingga ke pelosok desa.
Di akhir agenda Sosper, Rismanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus kompak dan aktif mengawal jalannya kebijakan pendidikan di Kalimantan Utara. Dirinya memastikan parlemen akan terus berdiri di garda terdepan guna memastikan hak pendidikan yang layak dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa di beranda utara NKRI.
Discussion about this post