TARAKAN – Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda telah mengeluarkan putusan atas banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa perkara dugaan mark up pengadaan lahan Kelurahan Karang Rejo, KH, SD dan HR, pada Senin (30/5/2022).
Melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Samarinda, putusan banding tersebut dikeluarkan dengan nomor 7/PID.TPK/2022/PT SMR Amar Putusan Banding.
Melalui putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo S.H, M.H menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
PT Samarinda juga membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding.
Dengan putusan itu, KAH, SD dan HR divonis bebas dari tuduhan yang disangkakan jaksa dan berhak keluar dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. Mereka pun telah bebas sejak Rabu (1/6/2022) dini hari sekira pukul 00.08 WITA.
Turut hadir saat bebasnya KAH di Lapas Tarakan, Mukhlis Ramlan S.H selaku Penasehat Hukum KAH. Ia pun menyambut baik putusan PT Samarinda tersebut yang membebaskan KAH yang juga menjabat Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (FAKTA) itu dari dakwaan.
“Perjalanan panjang kasus yang dialami oleh kliennya hingga keluar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 7/PID.TPK/2022/PT Samarinda tanggal 30 Mei 2022, yang membatalkan putusan PN Samarinda No.11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Samarinda taggal 30 Maret 2022, yang menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan dari segala dakwaan, dan memulihkan hak kedudukan harkat dan martabat serta memerintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan,” ujar Mukhlis Ramlan.
“Tentu hal ini meyakinkan kita semua bahwa keadilan itu masih ada dan semua proses hukum sejak awal klien kami ikuti hingga vonis yang dibacakan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Samarinda yang hasilnya menyatakan klien kami tidak bersalah dan harapan kami tentu semua pihak menghormati putusan tersebut karena kasus ini sudah masuk ke ruang publik, tentu proses rehabilitasi nama baik KAH kita harapkan bersama,” lanjut Mukhlis Ramlan dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media ini melalui pesan WhatsApp (WA), Rabu (1/6/2022).
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tarakan Harismand mengaku akan melaporkan terlebihdulu hasil putusan Pengadilan Tinggi Samarinda kepada pimpinannya secara berjenjang untuk menentukan sikap apakah akan melakukan upaya kasasi atau tidak
“Untuk selanjutnya kami akan melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang karena masih ada waktu 14 hari untuk menyatakan sikap kita kasasi dari penuntut umum. Kita menunggu putusan dari pimpinan dulu,” ungkapnya ditemui awak media usai menyaksikan keluarnya KH, SD dan HR dari Lapas Tarakan. (jkr)
Discussion about this post