TARAKAN – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan telah diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Dimana salah satu pasalnya mengatur tentang larangan merokok di tempat umum, sarana kesehatan dan tempat kerja.
Terkait aturan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali menegaskan bahwa aturan tersebut masih berlaku, termasuk larangan merokok di kompleks Kantor Wali Kota Tarakan.
BacaJuga
Penegasan itu tertuang dalam dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Tarakan Nomor 003.1/631/ORG yang diterbitkan pada 25 Januari 2021.
“Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok, dan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hidup Sehat,” begitu bunyi SE tersebut.
Berdasarkan ketentuan itu, SE tersebut menegaskan bahwa kompleks Kantor Wali Kota Tarakan merupakan tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok. Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tarakan dan masyarakat.
SE itu juga menegaskan bahwa larangan merokok di kompleks Kantor Wali Kota Tarakan berlaku siapa saja yang beraktivitas di kawasan tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Selain itu, bagi yang melaporkan pelanggaran dengan disertai bukti berupa foto/video, akan dilindungi hak-haknya dan diapresiasi kepeduliannya pada kesehatan lingkungan kerja.
“Sebenarnya sudah lama ini. Cuma kan sekarang kita mau tegasi supaya ya minimal kantor-kantor pemerintah kota menjadi contoh,” tegas Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes, Sabtu (30/1/2021).
Wali kota mengingatkan ancaman sanksi yang bakal diterima bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
“Sanksinya ada di Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan, kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal 50 juta,” tulis wali kota melalui pesan WhatsApp (WA) kepada jendelakaltara.co, Minggu (31/1/2021). (jkr-1)
Discussion about this post