MAKASSAR – Dalam kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang diketuai Wakil Ketua Hasan Basri ke Makassar, Sulsel, juga meninjau jalan tol Ujung Pandang Seksi 3.
Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPD RI terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Setibanya di Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3, tim disambut Direktur Teknik dan Operasional PT Marga Utama Nusantara Ismail Malliungan.
“Izinkan saya melaporkan bahwa jalan tol ini, Alhamdulillah pada tanggal 18 Maret telah diresmikan oleh Bapak Menteri PUPR dan dilintasi perdana oleh Bapak Presiden pada sore harinya. Terima kasih atas dukungan bapak dan ibu sekalian,” tuturnya.
Posisi jalan tol sangat strategis di Makassar karena menghubungkan pelabuhan, bandara, kawasan bisnis dan kawasan industri. Jalan tol tersebut dibangun dengan menggunakan 100 persen produk lokal.
Sejak 19 Maret 2021, jalan tol sudah dipakai masyarakat dengan menggunakan tarif tol existing sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR terkait penyesuaian tarif yang diperkirakan terbit di bulan April 2021.
Pembangunan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 ini patut diapresiasi karena dibangun dengan optimasi desain tanpa pembebasan lahan. Penetapan tarif tol juga menjadi perhatian Hasan Basri agar nominal tarif yang ditetapkan benar-benar layak untuk masyarakat.
Tim Kunjungan Kerja Komite II DPD RI melanjutkan perjalanannya menuju Makassar New Port. Setibanya di sana, Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV, Prakosa Hadi Takariyanto sudah siap menyambut rombongan.
Hasan Basri memastikan kembali titik lokasi pelabuhan yang akan terkoneksi dengan jalan tol yang akan terpecah menjadi dua arah, menuju Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Senator asal Kalimantan Utara tersebut juga memastikan kembali jalur kereta api yang akan menopang aksesibilitas Makassar New Port.
PT Pelabuhan Indonesia IV telah berdiskusi juga dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk tarif biaya masuk pelabuhan yang diharapkan ke depan dapat terintegrasi menjadi satu tarif bersama dengan tarif tol.
Hasan Basri juga turut menekankan penghijauan wilayah Makassar New Port. Disampaikan oleh Prakosa Hadi Takariyanto bahwa rencana ke depan wilayah di sekitar pelabuhan baru ini akan ditanami bakau. (Tim HB)
Discussion about this post