TARAKAN – Persoalan efisiensi anggaran membuat kontingen Kota Tarakan hanya mampu membiayai 31 cabang olahraga (Cabor) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara 2026 di Malinau. Meski terbatas, target juara umum tetap dicanangkan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Tarakan, Agustina Momongan, usai membahas kesiapan atlet di Tarakan bersama DPRD Kaltara, belum lama ini.
BacaJuga
Ia mengatakan, Tarakan hanya memberangkatkan 31 cabor yang dibiayai APBD. Sementara ada 6 cabor berangkat secara mandiri. Total kontingen Tarakan mencapai 743 atlet, official dan pelatih.
“Dari 6 Cabor mandiri itu ada 5 yang dipertandingkan, kemudian 1 ekshibisi domino. Jadi secara keseluruhannya itu ada 743 orang di sana, atletnya untuk semuanya, dari yang mandiri sampai ke yang dibiayai APBD,” ujar Agustina.
Ia menegaskan, seluruh atlet yang diberangkatkan dipastikan asli Tarakan dan tidak ada yang mengambil dari luar daerah. Hal ini sesuai dengan regulasi yang mewajibkan KTP atlet harus Kaltara.
“Pastinya dari Tarakan, kita nggak ada yang ambil dari luar. Apalagi kan memang untuk atlet itu nanti dilihat KTP-nya, kalau KTP di luar Kaltara itu tidak diperbolehkan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Agustina mengungkapkan, awalnya anggaran Porprov di Disbudporapar hanya Rp700 juta. Kemudian mendapat tambahan di APBD-P sebesar Rp250 juta, sehingga total menjadi Rp950 juta. Ditambah anggaran dari KONI sekitar Rp100 jutaan, total keseluruhan sekitar Rp 1 miliar lebih.
“Tambahan Rp250 juta itu masuknya APBD Perubahan. Jadi total dari anggaran Porprov kami di Dinas Rp950 juta, kemudian di KONI sendiri ada sekitar 100an juta, jadi semua Rp 1 miliar,” bebernya.
Menurutnya, keputusan hanya membiayai 31 cabor murni karena pertimbangan kekuatan anggaran di tengah efisiensi di segala bidang, bukan karena menganggap cabor yang lain kurang berprestasi.
“Kalau kekuatan atlet semuanya tentunya merasa kuat ya, merasa punya potensi. Tetapi sekali lagi adalah kekuatan dari anggaran. Kondisi keuangan kita yang ada efisiensi dari segala bidang, tentunya kita sebenarnya bukan mengecilkan bagaimana olahraga, semua pembangunan kita anggap penting, termasuk olahraga. Tetapi memang ada batasan-batasan,” katanya.
Meski dengan keterbatasan itu, pihaknya tetap optimis bersama para cabor bahwa Tarakan tetap bisa mempertahankan gelar juara umum pada Porprov II nanti.
“Caranya itu tadi, kami untuk sarana-prasarana olahraga, kapan cabor itu menggunakan silakan, kami bebaskan dari segala retribusi, asal memang dia untuk memperkuat mereka untuk training. Pokoknya kita bantu, mereka mau pakai sarana silakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penentuan 31 cabor tersebut acuannya adalah pada saat Porprov I yang diikuti 30 Cabor. Pasalnya saat penganggaran, kepastian pelaksanaan Porprov II belum jelas, sehingga pihaknya mencoba memasukkan anggaran dengan perkiraan tersebut.
“Sebenarnya kan kita melihat dari Porprov 1, itu kan tempo hari diikuti oleh 30 Cabor. Memang kita acuannya pada saat membuat anggaran itu Porprov 1. Karena Porprov II ini kita belum tahu pasti, sehingga kami kemarin mencoba saja bahwa kayaknya ada Porprov, kita coba masukkan anggaran itu, dari 700, oh kurang nih, ditambah lagi perubahan 250,” paparnya.
Agustina juga menyoroti dinamika pendaftaran Cabor. Ia menyebut, KONI sudah menyurati masing-masing Cabor, namun pada saat perekaman awal, yang mendaftar dan memasukkan surat hanya 15 Cabor, padahal Provinsi sudah mendesak.
“Padahal dari provinsi kan sudah mendesak nih mana-mana gitu kan. Nah akhirnya hari itu juga, pada saat terakhir itu juga, dikejar sampai ayo masukkan-masukkan seperti itu. Harusnya kan mekanisme itu ada, kalau memang ada keaktifan dari Cabor, tidak perlu diteriak-teriakin,” ujarnya.
Dari total cabor yang terdaftar di KONI Tarakan yang berjumlah antara 44 hingga 46 Cabor, akhirnya yang bisa terakomodir untuk berangkat hanya 31 cabor yang dibiayai plus 6 mandiri. Sisanya dipastikan tidak ikut karena keterbatasan anggaran.
Ia menambahkan, daftar 31 cabor yang akan diberangkatkan tersebut saat ini sudah terkunci dan tidak bisa lagi ada tambahan. Jika ada satu cabor yang mundur, maka anggarannya akan didistribusikan ke cabor lain yang sudah ada di dalam daftar.
“Sudah terkunci, nggak ada tambahan lagi. Nggak bisa, itu sudah final. Artinya kalau misalnya ada yang satu Cabor yang mundur, ini kita distribusikan di lain, tapi tetap di posisi itu. Nggak boleh lagi ada Cabor dari luar yang tidak di dalam 31 Cabor untuk kita masukkan,” pungkasnya. (jkr)
Discussion about this post