TARAKAN – Berbagai keluhan disampaikan perwakilan nelayan di Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Rembuk Nelayan yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara di Taman Berlabuh, Tarakan, Rabu (15/2/2023).
Keluhan tersebut juga langsung dijawab sejumlah narasumber terkait. Seperti dari anggota DPR RI, Deddy Sitorus, Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, serta pemangku kebijakan terkait lainnya.
“Masing-masing penanggap sudah menjelaskan dan saya kira teman-teman nelayan mendengar secara jelas apa alasan pemerintah sehingga ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan nelayan,” ujar Ketua KNTI Kaltara, Rustan, kepada awak media.
Misal, dicontohkannya, terkait penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikurangi. Di mana dalam kegiatan itu sudah jelas disampaikan bahwa ternyata ada beberapa hal yang menjadi syarat bagi pemerintah untuk mengeluarkannya.
Demikian pula dengan persoalan lainnya, menurut Rustan, sudah dijawab juga oleh stakeholder terkait. Seperti pelanggaran penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang, termasuk penangkapan ikan menggunakan kapal di atas 5 GT, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Disinggung janji anggota DPR RI, Deddy Sitorus yang akan memperjuangkan hadirnya SPBU Nelayan di Kaltara, Rustan menyambut baik dan berharap dapat terealisasi.
“Mudah-mudahan itu dapat direalisasikan karena memang ada komitmen antara Kementerian Kelautan dengan Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, ada kolaborasi untuk mengupayakan bagaimana caranya BBM bersubsidi bisa bisa lancar. Apalagi dijamin oleh anggota DPR RI sudah menjanjikan bahwa akan dibangun Sumber Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM) untuk nelayan,” tuturnya.
Rustan berharap hal ini bisa terealisasi secepatnya. Pihaknya juga akan terus mengawal janji tersebut. Sedangkan untuk lokasi, ia berharap bisa dibangun di daerah yang menjadi kampung nelayan. (jkr)
Discussion about this post