TANJUNG SELOR – Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda melakukan silaturrahmi sekaligus paparan ke Pemkab Bulungan di Ruang Kelas BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Jumat (24/7/2026). Salah satu program menarik yaitu adanya program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan turut dihadiri Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si serta perangkat daerah terkait.
Diketahui, saat ini,Pemkab Bulungan menaungi kurang lebih 5.000 pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan dominasi di sektor kesehatan dan pendidikan.
Melalui pemetaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) pada tahun 2024, ditemukan lebih dari 500 pegawai di lingkungan Pemkab Bulungan yang belum memiliki gelar sarjana (S1) maupun diploma. Mayoritas dari mereka merupakan tenaga teknis umum.
Kemudian syarat menduduki jabatan struktural, seperti Lurah, saat ini diwajibkan minimal bergelar sarjana. Oleh karena itu, bagi ASN yang masih berada di usia produktif (sekitar 30 hingga awal 40-an tahun), program RPL ini akan sangat didorong agar masa pemanfaatan keilmuan mereka masih panjang sebelum memasuki batas usia pensiun 58 tahun.
Skema RPL yang memakan waktu tempuh singkat (sekitar 3-4 semester) ini dinilai jauh lebih efektif dan adil bagi daerah. Di masa lalu, Pemkab kerap menghadapi tantangan brain drain, di mana pegawai yang dibiayai penuh melalui skema “Tugas Belajar” reguler justru berpindah tugas (mutasi) ke luar daerah setelah lulus.
Selain peningkatan jenjang pendidikan secara umum, Pemkab Bulungan juga menyoroti urgensi pemenuhan tenaga ahli spesifik yang sangat dibutuhkan oleh daerah saat ini. Antara lain Sarjana Hukum, Tenaga Tata Kelola Keuangan dan Aset hingga Tenaga Teknis Khusus di bidang Pekerjaan Umum (PU).
Diterangkan, Pemkab membidik ketersediaan minimal satu Sarjana Hukum di tiap Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, dan kecamatan. Hal ini dinilai krusial karena setiap instansi melahirkan produk hukum yang berisiko jika hanya dikelola oleh staf tanpa latar belakang hukum.
Kemudian Pemkab membutuhkan SDM yang ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan serta penilai aset daerah. Ketersediaan tenaga ini akan mempercepat dan mengefisiensikan inventarisasi neraca pemerintah tanpa harus selalu bergantung pada pihak eksternal.
Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bulungan dinilai masih kekurangan tenaga ahli seperti ahli teknik lanskap (landscape).
Lebih lanjut, Pemkab Bulungan membuka ruang kerja sama yang lebih luas tidak hanya sebatas pendidikan gelar, melainkan riset dan kajian lembaga untuk menyelesaikan isu-isu tematik di daerah. Terdapat dua isu utama yang saat ini menjadi fokus pemerintah:
Resolusi Konflik Plasma Sawit: Dengan adanya 21 izin perkebunan kelapa sawit di Bulungan, kerap terjadi konflik terkait kebun plasma di masyarakat. Pemkab membutuhkan tenaga ahli atau auditor khusus kebun sawit independen untuk menjamin transparansi kelola.
Solusi Pakan Ternak Mandiri: Guna menekan biaya produksi peternak unggas lokal, Bulungan membutuhkan ahli nutrisi pakan ternak. Saat ini, 65% biaya produksi peternak habis untuk membeli pakan dari luar daerah (Tarakan dan Berau), padahal bahan baku pakan tersedia melimpah di Bulungan.
Pemkab pun akan menindaklanjuti tawaran kerja sama dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda melalui pembahasan internal intensif bersama BKPSDM dan Perangkat Daerah terkait. (Bagian Prokopim Setda Bulungan)
Discussion about this post