MALINAU – Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pengadaan peralatan pertandingan tidak harus serba baru dan ideal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan efisiensi anggaran.
Ketua Panwasrah Porprov II Kaltara, Wiyono Adie, mengatakan pihaknya bersama PB Porprov telah menyepakati desain pelaksanaan Porprov terkait kelas tanding, usia, dan waktu pertandingan.
Saat ini, fokus utama beralih pada kesiapan sarana prasarana dan venue yang besok akan dilakukan pengecekan on the spot di Malinau.
Menurutnya, beberapa sarana di venue memang masih tahap finishing, terutama yang berkaitan dengan sistem elektronik, namun Pemerintah Kabupaten Malinau selaku PB Porprov telah mempersiapkan semaksimal mungkin.
Terkait pengadaan peralatan, Wiyono menegaskan tidak bisa menggunakan standar ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tidak bisa membackup secara utuh.
“Kita masih kalkulasikan sesuai kebutuhan standar, jadi tidak bisa kita pakai ideal. Kalau mau pakai standar ideal harus begini begitu, kita tidak mungkin dalam waktu seperti ini,” ujar Wiyono, Kamis (29/10/2026).
Karena itu, pihaknya akan menggelar rapat tim bersama PB Porprov untuk merumuskan formulasi anggaran bantuan peralatan bagi setiap cabang olahraga berbasis skala prioritas.
Bantuan anggaran akan difokuskan pada peralatan yang bersifat habis pakai, seperti shuttlecock bulu tangkis, bola tenis, dan kebutuhan serupa yang memang harus dibeli baru.
Sementara untuk peralatan yang bersifat permanen dan bisa dipinjam, seperti matras bela diri, PSS, hingga raket tenis, tidak perlu dilakukan pembelian baru.
“Contoh beberapa cabor bela diri itu kan punya matras, punya PSS, itu di internal bisa dilakukan peminjaman. Kita berusaha peralatan ini multifungsi,” katanya.
Konsep multifungsi ini dinilai lebih efisien, dimana satu peralatan bisa digunakan bergantian untuk beberapa cabor yang memiliki kemiripan karakteristik pertandingan.
“Ketika sarana itu bisa digunakan oleh cabor yang sama atau mirip-mirip, kenapa tidak? Tidak terlalu idealis cabor ini harus punya sendiri,” tegas Wiyono.
Ia menambahkan, besaran nominal bantuan untuk masing-masing cabor akan diverifikasi secara utuh oleh tim dan akan diinformasikan kepada bank cabor masing-masing.
Dengan skema prioritas ini, diharapkan pelaksanaan Porprov II Kaltara di Malinau tetap berjalan sesuai standar, meski dengan keterbatasan anggaran yang ada. (jkr)

















Discussion about this post