TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) akan lebih memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mendatang. Hal ini, menyusul adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, pengawasan menjadi kunci agar setiap belanja daerah tetap efisien, efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami tidak ingin ada program yang berjalan tanpa manfaat nyata. APBD harus tepat sasaran, memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya Kamis (13/11/2025).
Politisi asal Kabupaten Nunukan ini menegaskan, DPRD Kaltara akan memperketat proses evaluasi baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fokus kami. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tapi upaya menjaga kepercayaan publik,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Muhammad Nasir menilai, situasi fiskal saat ini justru menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran daerah.
“Dengan pengawasan yang kuat, kita bisa memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prioritas,” ucapnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid dalam menghadapi tantangan fiskal 2026, sehingga program pembangunan tetap berjalan dengan optimal. (adv)
Discussion about this post