TARAKAN – Perkara politik uang yang melibatkan relawan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan sejak beberapa hari lalu.
Dan pada Selasa (1/12/2020), perkara ini kembali disidangkan di tempat yang sama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 39 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
BacaJuga
“Telah dibacakan tuntutan dalam perkara tindak pidana pemilu atas nama Moes Santoso yang mana pada intinya dalam tuntutan penuntut umum menyatakan dan meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan bahwa terdakwa Moes Santoso ini terbukti secara sah meyakinkan bersalah,” ujar JPU yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Tarakan, Andi Aulia Rahman, Selasa (1/12/2020), ditemui awak media usai sidang.
Moes Santoso, dinilai Andi Aulia Rahman, terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diancam dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.
“Yang dengan sengaja memberikan uang atau imbalan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu,” bebernya.
Sidang selanjutnya, menurut Andi Aulia Rahman, akan dijadwalkan pada Jumat (4/12/2020), dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Seharusnya, agenda sidang tersebut, menurut Andi Aulia Rahman, untuk mendengarkan pembelaan dari penasehat hukum atau terdakwa. Akan tetapi sampai Selasa (1/12/2020) terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maka hak-haknya sebagai terdakwa tidak terakomodir di dalam persidangan. (jkr-1)
Discussion about this post