NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, asal Kabupaten Nunukan, Arming, S.H., turut prihatian atas maraknya anak – anak mengalami putus sekolah bahkan ada yang tidak sekolah. Hal itu dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya.
Oleh sebab itu, Arming mengajak orangtua agar fokus sekolahkan anaknya untuk mengejar cita – cita dan meraih masa depan gemilang. Maraknya siswa tidak sekolah ia ketahui saat menggelar Sosialisasi Peraturan Dearah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Serta kawasan permukiman tahun 2019 – 2039. Kegiatan tersebut dilaksanakan di jalan Pongtiku Kelurahan Nunukan tengah bersama kerukunan Ile mandiri.
BacaJuga
“Saya meminta kepada orangtua agar memberikan perhatian serius, agar anak – anak mereka bersekolah dan belajar sungguh – sungguh hingga meraih gelar sarjana” ujar Arming, pada Senin (24/11/2025).
Menindaklanjuti hal itu, dihadapan warga kerukunan Ile Mandiri, Arming bergerak cepat secara langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, dihadapan warga melalui Whatsaap Videocall untuk mencarikan solusi agar anak – anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya.
Dalam kesempatan itu, Akhmad mengatakan, ia memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Kaltara, Arming yang peduli terhadap pendidikan generasi muda.
“Kami dari Dinas Pendidikan Nunukan siap memfasilitasi anak – anak tersebut agar mereka bisa sekolah, melalui program pendidikan Paket A, B dan C” ujar Akhmad.
Jika anak – anak yang putus sekolah merupakan penduduk luar daerah, ia berkokitmen membantu mengurus administrasi perpindahan alamat dari daerah asal pindah domisili ke Kabupaten Nunukan, agar mereka dapat didaftarkan mengikuti pendidikan formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Nunukan.
Lebih lanjut Arming, mengatakan, kehadiran Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kaltara yang merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang berlokasi di Kabupaten Bulungan. Proyek ini dirancang untuk memproduksi produk hijau seperti baterai kendaraan listrik, aluminium, dan petrokimia, dengan target utama penggunaan energi terbarukan. Proyek ini didanai oleh investasi swasta dengan total nilai mencapai triliunan rupiah dan juga berfokus pada serapan tenaga kerja lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mendorong, agar KIPI dapat menyerap tenaga kerja lokal mencapai 70 persen, sisanya 30 persen tenaga kerja dari luar kaltara.
“Ditargetkan KIPI membutuhkan mencapai lebih dari 800 ribu tenaga kerja, sehingga kami mendorong agar anak – anak jangan ada yang putus sekolah, kedepannya mereka akan menjadi prioritas utama untuk bekerja di kawasan KIPI” ucapnya.
Discussion about this post