TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (FPPR) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan dalam Ranperda APBD 2026.
Ketua Fraksi, H Hamka menegaskan, alokasi anggaran harus diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar.
“Pembangunan jalan dan jembatan perlu menjadi prioritas utama untuk mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial di Kaltara,” ujar Hamka.
Legislator dari PDIP ini menekankan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk membuka potensi wilayah yang selama ini terisolasi.
Selain infrastruktur, Hamka juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai prioritas strategis.
“Peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur, agar generasi muda bisa mendapatkan akses dan peluang yang lebih baik,” katanya saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Ia menambahkan, alokasi anggaran juga harus didukung evaluasi yang tepat agar setiap program infrastruktur dan pendidikan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran harus tepat sasaran, sehingga investasi tidak hanya terlihat di dokumen, tetapi dirasakan langsung manfaatnya,” tegas Hamka.
FPPR, kata dia menegaskan, perencanaan anggaran yang jelas dan terukur akan mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Infrastruktur dan pendidikan adalah fondasi untuk kemajuan jangka panjang, bukan hanya proyek sesaat,” kata Hamka. (adv)
Discussion about this post