TARAKAN – Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Utara (Kaltara), Wiyono Adie mengaku pengiriman cabang olahraga dan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) bela diri mempertimbangkan sejumlah indikator.
Hal itu disampaikannya agar tidak terjadi salah persepsi di kalangan cabang olahraga. Di mana KONI Kaltara sangat selektif memberangkatkan cabang olahraga dan atlet dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang terbatas.
Indikator pertama, menurut Wiyono Adie, melihat keberadaan organisasi cabor bersangkutan yang aktif memiliki kepengurusan minimal di tiga daerah.
“Dari 10 cabor, ada dua yang masa kepengurusannya sudah habis, satu masih tand tanya. Artinya ada di provinsi, tapi di kabupaten kota idak ada atau cuma satu. Selain itu rule of game kita dari sejak porprov bahwa yang bisa diikutsertakan di event nasional cabor apakah single maupun multievent adalah pengurus provinsi yang minimal tiga pengurus kabupaten kota,” beberapa Wiyono Adie.
Indikator lainnya, jelas Wiyono, KONI Kaltara sangat menekankan penggunaan atlet Kaltara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaltara.
“Bukan hanya ini saja, PON, BK PON, kalau tidak KTP Kaltara maka kita tidak akomodir untuk diikutsertakan. Pertimbangannya karena kita sudah ada kesepakatan bersama termasuk dengan pengprov, kabupaten dan kota bahwa kita memprioritaskan atlet Kaltara agar punya kesempatan untuk berkembang,” ungkap Wiyono Adie.
Terakhir karena anggaran dari Pemprov Kaltara terbatas, maka atlet yang diberangkatkan wajib sudah berprestasi. Contohnya, memprioritaskan atlet yang berhasil lolos pada PON XXI Aceh-Sumut lalu.
“Contohnya yang kita prioritaskan adalah atlet-atlet yang lolos di PON Aceh dan Sumatera Utara. Kedua atlet-atlet yang berprestasi di tingkat regional dan nasional. Tetapi event itu diselenggarakan oleh pengurus besar atau pengurus pusatnya,” papar Wiyono Adie. (jkr)
Discussion about this post