Kurangnya Fasilitas Infrastruktur Penunjang Pariwisata, Hasan Basri Dukung Peningkatan Anggaran Kemenparekraf

JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Selasa (17/1/2023).

Rapat dihadiri Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dan anggota, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Menparekraf, Angela Herliani Tanoesoedibjo, Pejabat Eselon I dan II beserta jajaran Kemenparekraf di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda rapat kerja kali ini membahas mengenai realisasi program kerja tahun 2022 dan rencana kerja Kemenparekraf tahun 2023, serta perkembangan pembangunan dan pengembangan 5 destinasi super prioritas dan dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sektor pariwisata menjadi salah satu usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data World Tourism Organization, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi.

Pernyataan itu disampaikan Hasan Basri saat membuka rapat kerja. Selain itu, melalui sambutannya, Hasan Basri menyampaikan, saat ini, keanekaragaman, keindahan dan pesona alam serta budaya, seharusnya tidak menyulitkan Indonesia untuk menciptakan berbagai macam jenis, bentuk dan rupa destinasi wisata yang layak jual.

“Namun faktanya, jika kita lihat selama beberapa puluh tahun, nama Bali sebagai destinasi wisata telah mendunia, dan lebih mendunia dibandingkan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia,” kata Hasan Basri.

Ia juga menyampaikan, beberapa tahun terakhir pemerintah mulai mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan dan membangun sejumlah destinasi wisata lain di luar Bali.

“Saat ini kita punya 5  destinasi super prioritas, yang terdiri dari Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, serta Likupang di Sulawesi Utara, yang Insya Allah dapat mendongkrak industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang serta memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia,” jelas Hasan Basri.

Pria yang akrab disapa HB juga menyampaikan bahwa dari lima destinasi super prioritas masih ditemukan mengenai kurangnya fasilitas infrastruktur.

Di Sisi yang lain, Hasan Basri juga menyampaikan jika di tanah kelahirannya, Kalimantan Utara, mengalami kendala yang surupa.

“Di Kalimantan Utara, saat ini minimnya pembangunan infrastruktur menuju ke obyek wisata, menjadi kendala. Misal, di Kota Tarakan, Pantai Amal, Kabupaten Bulungan, Museum Kesultanan Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Wisata Air Terjun Gunung Rian, Kabupaten Nunukan, Long Bawan, Kabupaten Malinau, Desa Wisata Setulang, Kayan Mentarang dan lain-lain,” Kata Hasan Basri.

“Melalui forum ini, kami tentunya akan berupaya mengikhtiarkan jalan terbaik dengan mitra kerja kami, yaitu Kementerian Pariwisata. Tetapi karena ini juga ada permasalahan infrastruktur yang bukan domainnya Kementerian Pariwisata, tapi Insya Allah akan berusaha bersinergi mengkomunikasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Perhubungan,” kata Hasan Basri.

Senator asal Kalimantan Utara tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas infrastruktur bukanlah hal yang rumit dan sulit.

Karena, menurutnya, tujuan wisata merupakan hal yang utama saat ini. Dengan meningkatkan sarana infrastruktur, akan berdampak dengan meningkatnya nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Utara.

Lebih lanjut, Hasan Basri menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Namun Hasan Basri juga meminta kepada Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas transportasi selesai tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan, dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha.

Terlepas dari hal itu, Hasan Basri mengapresiasi kinerja Kemenparekraf sepanjang tahun 2022. Ia juga mendukung dengan adanya peningkatan anggaran untuk tahun ke depan.

Selain itu, Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno juga bersedia untuk meninjau dan melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara guna melihat potensi pariwisata yang ada. (*)