MALINAU – Persoalan akses jalan penghubung masyarakat Apau Kayan menuju Mahakam Hulu melalui jalan perusahaan Sumalindo ditindaklanjuti Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP. M.Si dalam kunjungan kerjanya, Rabu (13/4/2022) lalu.
Wagub yang melihat langsung kondisi di lapangan terlihat mencermati permasalahaannya. Bersama stakeholder terkait dan perwakilan PT Sumalindo Jaya Lestari (SLJ) Global Tbk, Wagub Yansen berdiskusi tepat di muara simpang jalan PU-Sumalindo untuk mendengarkan laporan dari masing-masing pihak.
Ia meminta agar perusahaan dapat mempertimbangkan trase jalan Sumalindo untuk diserahkan kepada negara. Apalagi direncanakan ke depan dari pihak Sumalindo, mobilisasi akan beralih ke Carbon Trade.
“Dengan demikian tidak ada persoalan Sumalindo menyerahkan jalan itu untuk kepentingan negara. Saya kira hal penting yang perlu kita lakukan sepanjang kita ingin melihat ke depan. Kepentingan mendasar. Rakyat mudah, pemerintah mudah, negara juga aman. Saya pikir terbaik saat ini, sudah tembus jalannya tinggal dipelihara,” ujar Yansen.
Diketahui jalan Sumalindo ini adalah ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Long Bagun-Kabupaten Mahakam Hulu (Kaltim) dengan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau (Kaltara).
Dari titik 0 Sumalindo hingga ke muara PU ditempuh 147 Km. Selanjutnya dari muara PU menuju Mahak Baru 15 km. Ruas jalan ini digunakan masyarakat Apau Kayan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Jalan Sumalindo ini dinilai masyarakat paling efektif dan berdampak pada kebutuhan masyarakat.
Disisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga telah mendapatkan alokasi anggaran untuk program infrastruktur konektivitas/ pembangunan jalan nasional pada tahun 2022.
Salah satu lokasinya di Long Pahangai-Sungai Boh dan Long Bagun yang saat ini pembangunannya dari pinggir sungai Mahakam hingga perbatasan Kaltara sudah terbuka.
Bagi Wagub, kebutuhan jalan ini bukan hanya untuk mobilisasi masyarakat saja akan tetapi ada kepentingan negara. Salah satunya adalah pembangunan PLBN Long Nawang di Desa Long Betaoh (Kayan Hulu).
Oleh sebab itu ia meminta agar pembangunan jalan ini tidak hanya melihat kondisi tekini. Tetapi perlu melihat masa depan.
“Saat ini link yang direncanakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Long Pahangai menuju titik ini. Dengan link ini, kita melihat terlalu berat untuk masyarakat. Pertama dilihat dari aspek social-ekonomi dan waktu tempuh yang sangat memengaruhi,” katanya.
Ia pun menyarankan agar Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara melakukan pertemuan bersama Dirjen Bina Marga membahas pengalihan jalan.
“Kita harapkan nanti Kaltim dan Kaltara duduk satu meja, tentu dengan Dirjen Bina Marga. Di situ kita melihat kepentingan negara, bukan melihat Kaltim dan Kaltara lagi. Jangan lupa, jalan ini juga menghubungakan trase jalan menuju Malinau. Dari sini nanti masuk ke Data Dian-Pujungan-Long Alango-Malinau. Tentu juga ini butuh efektivitas. Kita bicara negara, beranda negara/serambi negara,” terangnya.
Jika pembangunan jalan dari Long Pahangai dapat tembus ke Sungai Boh, ia mengingatkan kebutuhan pembangunan jangka panjang ke depan. Kemungkinan selesai 10 tahun lagi.
Dengan postur anggaran saat ini, pasti memerlukan biaya yang besar dan perlu membabat hutan untuk membuka jalan baru.
“Lebih baik kita yang efesien efektif sekarang. Untuk kepentingan masyarakat yang repesentatif, ya jalan yang sekarang ini. Trase jalannya Sumalindo di simpang PU. Saya kira ini ideal untuk dibangun,” tutupnya.
Selain itu, Kaltara juga tidak memiliki kepentingan di Long Pahangai sehingga perlu dipertimbangkan kembali untuk membuka akses dari sana. (dkisp)
Discussion about this post