TANJUNG SELOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintregasi pemerintah daerah se-Kalimantan Utara (Kaltara) yang dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, didampingi Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum.
Kepada awak media, Gubernur mengingatkan kembali kepada seluruh kepala dinas agar tidak bermain-main soal anggaran.
“Yang pertama, saya selalu memberi peringatan kepada kepala-kepala dinas untuk tidak bermain-main masalah anggaran. Yang kedua, pengelolaan anggaran harus betul-betul sesuai aturan. Jangan ada kegiatan-kegiatan yang fiktif,” kata Gubernur, Senin (11/4/2022).
Gubernur juga terus mengingatkan kepada seluruh (Organisasi Perangkat Daerah) OPD terkait, agar memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kegiatan fiktif yang ada.
“Jangan ada proyek fiktif. Artinya, anggarannya itu ada tapi dia tidak keluarkan, dan membuat kegiatan-kegiatan yang tidak ada. Artinya kegiatan fiktif itu jangan sekali-sekali,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, berdasarkan catatan yang dilihat di Kaltara, Penunjukkan Langsung (PL) pengadaan ataupun proyek masih mendominasi. Namun begitu, KPK beharap agar hal tersebut bisa diminimalisir.
“Kalau masih mendominasi PL di Kaltara ya kita harap bisa diminimalisir. Hal tersebut bertujuan agar menghindari potensi korupsi itu terjadi. Dan sebisa mungkin kita mengingatkan untuk mereka semua agar tidak membuat PL,” bebernya.
Lili juga menyebut, ada sekitar delapan area intervensi di Kaltara telah dikelompokkan. Hal tersebut untuk melihat titik-titik rawan korupsi yang ada di lokasi itu.
“Nah, kedelapan area intervensi itu, kenapa kita memilih delapan area intervensi tersebut karena akan melihat titik-titik rawan korupsi yang ada disitu. Termasuk yang berhubungan dengan PL itu,” tutupnya. (dkisp)
Discussion about this post