TARAKAN – Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara (Kaltara) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin dan rombongan juga ke Kota Tarakan.
Di Bumi Paguntaka, Mahyudin didampingi senator asal Kaltara di antara Hasan Basri, melakukan pertemuan dengan Pemerinta Kota (Pemkot) Tarakan dan instansi vertikal.
BacaJuga
Pertamuan itu membahas potensi dan ancaman terhadap wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah terluar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertemuan dilaksanakan di gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu (30/3/2022).
Selain Wakil ketua dan anggota DPD RI, turut pula hadir Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri LHK, Wakil Wali Kota Tarakan, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta instansi vertikal dan OPD terkait.
Dalam paparannya, Mahyudin menjelaskan tentang Ancaman, potensi dan gangguan terhadap wilayah 3 T (terluar, terpencil, tertinggal) termasuk di Kaltara.
Lebih jauh Mahyudin mengatakan bahwa kehadiran negara harus nyata dalam bentuk mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dianggap mempunyai potensi gangguan dan ancaman terhadap NKRI
“Jadi wilayah-wilayah terluar, terisolasi dan tertinggal harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Makanya kami hadir di sini dengan menggandeng tiga kementerian yang kami anggap punya keterkaitan yang cukup besar di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” jelasnya.
“Kalimantan Utara sebagai provinsi termudah memiliki persoalan lahan agraria dan pertanahan yang harus dibenahi. Kemudian persoalan hutan yang perlu diurai dan dibereskan, dan yang paling penting adalah soal infrastruktur jalan dan jembatan yang masih minim dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Makanya kami bersama-sama Wamen ATR/BPN, Wamen LHK dan Wamen PUPR yang diwakili oleh Kepala Balai untuk mengurai persoalan yang kami anggap paling urgent untuk segera diselesaikan,” urai Mahyudin.
Senator Kaltara yang juga Pimpinan PURT Hasan Basri menambahkan bahwa kehadiran dua Wakil Menteri di Kaltara bersamaan dengan kunjungannya merupakan berkah bagi Kaltara yang harus dimanfaatkan oleh Pemprov dan Pemkot tarakan.
Hasan Basri pun mengungkapkan bahwa persoalan lahan, baik tentang HPL, lahan pemukiman dan pertambakan merupakan persoalan tersendiri yang harus diurai dan dibereskan bersama, baik Pemkot Tarakan, Pemprov maupun ATR/BPN, sehingga persoalan terkait Lahan bisa diselesaikan.
“Di beberapa daerah di Kaltara ini, kebanyakan status lahan yang ada adalah kepemilikannya dari instansi pemerintah, baik itu hutan lindung, milik Inhutani dan lain-lain. Kita berharap kehadiran Wamen ATR/BPN dan pak Wamen LHK sedikit banyak dapat melihat dan mengurai persoalan ini untuk diselesaikan secara bersama, dan nantinya juga akan kami panggil pihak terkait termasuk BUMN sebagai pemilik lahan-lahan itu,” tegas HB.
Sementara pihak Pemerintah Kota yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Tarakan Efendi Djuprianto menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para senator dan wamen.
Dirinya berharap apa yang menjadi aspirasi Pemkot Tarakan terutama akselerasi dan percepatan PTSL khususnya pada peta bidang dapat secepatnya diselesaikan. Selain itu beberapa usulan dan harapan juga telah dituangkan dalam bentuk usulan.
“Salah satunya tadi mohon bisa diperjuangkan soal revitalisasi pasar batu di kelurahan sebengkok, kemudian persoalan transportasi udara yang sulit kiranya bisa dibantu oleh Pimpinan DPD RI agar bisa kembali normal seperti biasa,” harapnya (Tim HB)
Discussion about this post