TARAKAN – Wali Kota Tarakan mengeluarkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Periode Akhir 2025 dan Awal Tahun 2026.
Surat tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025.
Perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi
Bencana Hidrometeorologi, serta memperhatikan informasi terkini dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya aktivitas
gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang dapat meningkatkan risiko cuaca
ekstrem (hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi).
Dalam surat edaran tersebut, Wali Kota
Tarakan menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah agar melakukan langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi dan informasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.
“Selain itu, memastikan ketersediaan sumber daya (personel, peralatan, dan logistik) yang
dapat dimobilisasi sewaktu-waktu dalam kondisi darurat,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Di antaranya, inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar mengintensifkan normalisasi sungai, pengerukan sedimen drainase,” demikian isi surat edaran tersebut.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat mengintensifkan pengecekan tebing/lereng yang berpotensi longsor, daerah aliran sungai/dataran rendah dan pesisir yang
berpotensi banjir/rob.
Sedangkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) agar
melakukan pendataan kawasan pemukiman dan perumahan yang berada di
daerah rawan bencana.
Adapun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar menyiagakan Taruna Siaga
Bencana (TAGANA), menyiapkan Mobil Dapur Umum serta menyiapkan buffer
stock logistik kedaruratan.
Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar meningkatkan
sosialisasi, komunikasi, edukasi dan informasi kepada Masyarakat mengenai
potensi ancaman dan langkah pencegahan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan,
meningkatkan pemantauan potensi ancaman, mengaktifkan Pusat Pengendalian
Operasi Darurat, menyiapkan buffer stock logistik kedaruratan serta
meningkatkan koordinasi bersama pihak-pihak terkait.
Adapun camat dan lurah se–Kota Tarakan dapat membentuk dan/atau mengaktifkan Tim Siaga Bencana di tingkat kelurahan
yang melibatkan unsur LPM, Karang Taruna, Ketua RT, Linmas, dan relawan
masyarakat.
Selain itu juga bertanggung jawab melaksanakan pemantauan rutin terhadap lokasi-lokasi rawan bencana di wilayah kerjanya, khususnya daerah perbukitan (rawan longsor) dan daerah pesisir/dataran rendah (rawan banjir/rob).
Selain itu, memfasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pembinaan
teknis dan simulasi sederhana kepada Tim Siaga Bencana Kelurahan agar
memiliki kemampuan respon cepat dan evakuasi mandiri.
Mengaktifkan pos siaga bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan serta
memastikan jalur komunikasi masyarakat (Grup WhatsApp) selalu aktif 24 jam.
Mengimbau dan berkoordinasi dengan pengurus rumah ibadah di wilayah
masing-masing untuk pemanfaatan fasilitas pengeras suara sebagai sarana
penyebaran informasi kebencanaan dan diseminasi peringatan dini (Early
Warning System) kepada warga secara cepat, tepat, dan akurat.
Senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dan intensif bersama BPBD Tarakan terkait perkembangan situasi lapangan, data kebencanaan, serta kebutuhan dukungan penanganan darurat.
Wali kota juga mengharapkan aeluruh Masyarakat Tarakan berperan serta aktif masyarakat untuk melakukan pencegahan,
pengurangan risiko, kesiapsiagaan dan perlindungan mandiri (self-protection)
serta pemeliharaan lingkungan sekitar tempat tinggal.
Di antaranya dengan melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang sudah tua/rapuh di halaman/area rumah masing-masing untuk mencegah risiko tumbang akibat
angin kencang.
Selain itu melaksanakan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan parit, selokan, dan
saluran air dari sampah serta endapan lumpur agar aliran air lancar.
Bagi masyarakat yang bermukim di daerah perbukitan/lereng, dilarang keras
melakukan pemotongan lereng (cut and fill) tanpa kajian teknis dan wajib
menjaga tanaman keras/vegetasi untuk mencegah tanah longsor.
Segera melaporkan potensi bahaya atau kejadian bencana kepada Ketua RT,
Lurah, atau Call Center 112 / BPBD Kota Tarakan. (adv)
Discussion about this post