TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie, menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat lokal tidak tertinggal dalam pengembangan kawasan industri besar yang sedang berlangsung di wilayah ini.
Pesatnya masuk investasi, yang salah satunya Proyek Strategis Nasional (PSN), berupa pembangunan kawasan industri hijau Indonesia di Kaltara dinilai membawa peluang kerja besar bagi masyarakat. Namun demikian, tak dipungkiri juga tantangan serius bagi kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Achmad Djufrie menilai, percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar di Kaltara harus diiringi dengan langkah nyata dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Peluang kerja itu ada, tetapi jika SDM kita belum siap, masyarakat lokal bisa tertinggal dan hanya menjadi penonton. Pemerintah daerah harus mulai dari pemetaan kebutuhan SDM yang spesifik, lalu disusul program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan industri,” ujar ketua DPC Partai Gerindra Bulungan ini.
Achmad Djufrie menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap peluang kerja yang muncul dari investasi. Salah satunya di Kawasan Industri Hijau Indonesia yang kini tengah dibangun di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
“Perangkat daerah harus serius menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai proyek besar masuk, tetapi tenaga kerja lokal tidak mendapat kesempatan berperan,” tandasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara mendorong pemerintah untuk memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri. Terutama sektor-sektor yang menjadi fokus pembangunan, seperti energi, infrastruktur, dan industri hilirisasi.
“Kita perlu pemetaan kompetensi yang jelas, jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang harus disiapkan, dan pelatihan apa yang harus dijalankan. Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya bisa bersaing, tapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” tegas Achmad Djufrie.
Di samping itu, dirinya juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem tenaga kerja yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
“Kalau semua pihak bekerja sama, kita bisa memastikan masyarakat Kaltara ikut menikmati manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang tercipta, bukan hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Achmad Djufrie menambahkan, DPRD akan memantau langsung implementasi berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM agar hasilnya benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dan proyek strategis yang berjalan.
“Keberhasilan pembangunan di Kaltara tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi dari seberapa besar masyarakat lokal bisa mengambil bagian aktif di dalamnya,” tegasnya.
Menurut dia, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
“Ini momentum penting bagi kita semua. Jangan sampai investasi besar hanya dinikmati pihak luar, sementara warga Kaltara tertinggal. Dengan perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor, kita bisa wujudkan pembangunan yang adil dan berdaya bagi masyarakat,” imbuh ketua DPRD Kaltara. (adv)
Discussion about this post