TANJUNG SELOR — Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ladullah, menegaskan perlunya langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp 995,6 miliar.
Meski menunjukkan peningkatan dibanding beberapa tahun sebelumnya, Ladullah menilai capaian tersebut belum menggambarkan potensi riil Kalimantan Utara.
Menurutnya, sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, serta pendapatan sah lainnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
“Angka yang diproyeksikan pemerintah daerah masih jauh dari potensi sebenarnya. Optimalisasi perlu dilakukan secara terukur dan tepat sasaran,” ujar Ladullah.
Fraksi PKS, kata Ladullah, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat intensifikasi pendapatan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem pendataan. Selain itu, ekstensifikasi pendapatan dinilai penting melalui pemanfaatan aset daerah yang hingga kini belum optimal.
Politisi PKS asal Nunukan ini, juga menekankan pentingnya penerapan digitalisasi perpajakan yang terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan kebocoran, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki akurasi perhitungan potensi pajak.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya peningkatan PAD tidak boleh mengabaikan asas keadilan. Kebijakan fiskal, kata dia, harus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan warga pesisir tidak menjadi pihak yang terbebani.
“Optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan,” tegasnya. (Adv)
Anggaran Kaltara Menipis, DPRD Desak Program Tanpa Dampak Dicoret dari APBD 2026
BULUNGAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan fiskal serius di tahun 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Read moreDetails
Discussion about this post