NUNUKAN – Dalam upaya memperkuat kawasan di wilayah perbatasan terus menjadi prioritas utama pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Keseriusan ini dibuktikan dalam kunjungan kerja Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (6/5/25).
Kedatangan rombongan di Sebatik mendapat sambutan hangat dengan tarian adat khas perbatasan, merupakan cerminan kekayaan budaya lokal dan menjadi simbol penghormatan serta harapan masyarakat terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah terluar Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ingkong menyampaikan sejumlah usulan strategis, seperti pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Malinau, serta pemeliharaan jalan kabupaten yang vital bagi kelancaran distribusi logistik dan program swasembada pangan.
“Kondisi geografis yang sulit menyebabkan harga kebutuhan pokok dan BBM di perbatasan sangat tinggi. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan dan stabilitas,” kata Wagub Ingkong.
Senada dengan itu, Sestama Komjen Pol. Makhruzi Rahman, turut menyatakan pihaknya akan terus merencanakan pembangunan menyeluruh di wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat kehadiran negara.
“Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan salah satu perundingan batas wilayah dalam Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik,” ujar Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Ia mengungkapkan saat ini sekitar 127 hektar lahan perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit akan diserahkan kepada Indonesia, ini adalah pencapaian penting dalam memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia.
“Kita ingin wilayah perbatasan tidak hanya sebagai benteng pertahanan negara, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kunjungan ini membahas Kawasan Semantipal saat ini berstatus sebagai hutan lindung dan hutan produksi, serta Segmen Lawan dari sisi infrastruktur dan pengawasan. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
BNPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen menyiapkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (dkisp)
Discussion about this post