MALANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Utara (Kaltara) turut menghadiri serta berkontribusi dalam pembahasan program kerja serta Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI Pusat pada Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) 2022.
Ditengah gelaran Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII di Malang, Jawa Timur (Jatim), PWI Pusat juga menggelar Konkernas yang berlangsung di Ballrom Hotel Mercure, Malang.
Rapat kerja yang berakhir Selasa (22/11/2022), dihadiri 34 PWI se-Indonesia. PWI Kaltara sendiri dihadiri langsung Ketua Nicky Saputra dan Sekretaris Azwar Halim.
Dalam pertemuan itu, PWI Kaltara turut mendorong berbagai hal. Di antaranya pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM), yakni peningkatan mutu kewartawanan, terutama di Bumi Benuanta.
“Kaltara terus mendorong keanggotaan, meningkatkan mutu kewartawanan di Kaltara,” ujar Sekretaris PWI Kaltara, Azwar Halim.
Selain itu, pihaknya juga mendorong kabupaten yang telah memenuhi syarat, untuk segera membentuk PWI di daerahnya.
Dalam bidang kesejahteraan, PWI Kaltara mendorong PWI Pusat sebagai organisasi profesi wartawan, dapat membangun kerja sama yang kuat dengan laboratorium pendidikan. Seperti dengan Universitas Borneo Tarakan untuk di Kaltara.
Hal dinilai perlu karena menurut Aswar, ada kesamaan visi antara PWI dan dunia pendidikan. Terlebih saat ini ada program Kurikulum Merdeka dari Kemendikbudristek.
Hal lainnya menyangkut kesejahteraan, pihaknya juga mendorong PWI Pusat dalam hal pemberdayaan kewirausahaan di kalangan wartawan.
PWI Pusat juga diharapkan dapat mendorong pembiayaan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (PWI) di daerah, dengan berkoordinasi kepada Kementerian Kominfo.
“Saat ini kan sudah ada dari Dewan Pers, juga memungkinkan PWI Pusat itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, artinya ada kerja sama dalam hal membangun literasi dan sumber daya manusia di lingkup penyebarluasan informasi,” tuturnya.
Yang tidak kalah pentingnya, PWI Kaltara mendorong adanya perlakuan hal yang sama pada Kongres PWI Pusat yang direncanakan tahun depan.
“Kta tadi meminta untuk diubah, kita usulkan di Pasal 30 PD/PRT, menjelaskan Keterampilan suara kita ketika mengikuti pemilihan kepengurusan ke depan. Yang lama berbasis jumlah anggota biasa, semakin banyak anggota biasanya sebuah provinsi maka punya hak suara semakin banyak, kita tidak mau begitu. Karena bukankah hal kita semua sama, kok malah dibeda-bedakan,” tegasnya.
“Kita tidak sanksi terhadap perlakuan PWI Pusat selama ini. Cuma jangan sampai ini menjadi komoditas di kongres ke depan,” lanjutnya.
Hal lainnya, PWI Kaltara mendorong regenerasi penguji bisa dilakukan dengan cepat. Tentu dengan mengikuti kaidah di internal PWI Pusat. Termasuk mendorong PWI Pusat menseriusi uji kompetensi untuk wartawan media televisi maupun radio.
Sementara itu, di bidang olahraga, sebagaimana arahan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait program Desaign Besar Olahraga Nasional (DBON) menuju target Olimpiade, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim koordinasi.
“Perannya pemerintah daerah nanti membentuk tim koordinasi mengenai DBON. Ada penanggungjawabnya,” harapnya. (jkr)
Discussion about this post