• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Terms And Conditions
Jendela Kaltara
  • Home
  • Nasional

    Tarakan Tahan Imbang Bulungan, Malinau Pesta Gol ke Gawang KTT

    PMI Tarakan Gelar Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana

    Wali Kota Launching Majalah Digital Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tarakan

    Wali Kota Launching Majalah Digital Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tarakan

    RT 24 Karang Anyar Pantai Tuntas Gelar Lomba

    Bangga dengan Kearifan Lokal

    Emas Kedua Kaltara Disumbang Tim Panahan Tradisional

    Harga TBS Anjlok, Petani Ngadu ke DPRD

    Harga TBS Anjlok, Petani Ngadu ke DPRD

    Embung Binalatung Mengering, Pelanggan Diimbau Berhemat Air

    Senator Hasan Basri Sambut Positif Kebijakan Pemerintah Longgarkan Wajib Masker

  • Daerah
    • Bulungan
    • Malinau
    • Nunukan
    • Tana Tidung
    • Tarakan
  • Hiburan
    • Sosial Budaya
    • Kuliner
    • Olahraga
  • Opini
  • Parlementaria
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab KTT
    • Pemkot Tarakan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Pendidikan
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional

    Tarakan Tahan Imbang Bulungan, Malinau Pesta Gol ke Gawang KTT

    PMI Tarakan Gelar Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana

    Wali Kota Launching Majalah Digital Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tarakan

    Wali Kota Launching Majalah Digital Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tarakan

    RT 24 Karang Anyar Pantai Tuntas Gelar Lomba

    Bangga dengan Kearifan Lokal

    Emas Kedua Kaltara Disumbang Tim Panahan Tradisional

    Harga TBS Anjlok, Petani Ngadu ke DPRD

    Harga TBS Anjlok, Petani Ngadu ke DPRD

    Embung Binalatung Mengering, Pelanggan Diimbau Berhemat Air

    Senator Hasan Basri Sambut Positif Kebijakan Pemerintah Longgarkan Wajib Masker

  • Daerah
    • Bulungan
    • Malinau
    • Nunukan
    • Tana Tidung
    • Tarakan
  • Hiburan
    • Sosial Budaya
    • Kuliner
    • Olahraga
  • Opini
  • Parlementaria
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab KTT
    • Pemkot Tarakan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Pendidikan
No Result
View All Result
Jendela Kaltara
No Result
View All Result

Komite II DPD-RI akan Perjuangkan Perubahan UU SP3K

Redaksi Jendela Kaltara by Redaksi Jendela Kaltara
29 Mar 2021
0 0
0
Komite II DPD-RI akan Perjuangkan Perubahan UU SP3K

Wakil Ketua Komite II DPD-RI Hasan Basri (kanan) memimpin RDP dengan kementerian terkait dan pakar membahas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, Senin (15/3/2021). (foto: Tim HB)

0
SHARES
91
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Komite II Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) pada Senin (15/3/2021) di gedung Senayan, Jakarta.

RPD menghadirkan tiga kementerian. Yakni Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Penyuluh Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

BacaJuga

Pangkoarmada II Pimpin Sertijab, Komandan Lantamal XIII Tarakan Berganti

3 Februari 2023

Rencana Ground Breaking PLTA Mentarang, Presiden Diagendakan ke Kaltara Lagi

3 Februari 2023

Menuju Satu Dekade JKN, Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

1 Februari 2023

Disamping itu, juga menghadirkan sejumlah pakar penyuluhan pertanian. Di antaranya Prof. Dr. Ir. Sumardjo M.S, Prof. Dr. Bustanul Arifin dan Ir. Mulyono Makmur, M.M.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD-RI Hasan Basri tersebut berlangsung dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K).

Para ahli mengemukakan bahwa saat ini terdapat konflik kebijakan antara UU SP3K dengan UU Pemerintahan Daerah. Hal itu berimplikasi pada penerapan Undang-Undang di lapangan. Ketiadaan kelembagaan penyuluh pertanian menjadi salah satu faktor kian menurunnya jumlah penyuluh.

“Secara umum, total jumlah penyuluh semakin turun. Kemudian ada penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta dengan target mendirikan kelembagaan perekonomian petani”, papar Prof. Dr. Bustanul Arifin.

Ia melanjutkan bahwa dalam paradigma penyuluhan baru, penanggung jawab penyuluhan mesti melibatkan banyak elemen masyarakat, perguruan tinggi, petani, swasta, NGO, dan lain-lain. Hal ini mengingat fungsi penyuluhan telah mengalami perluasan yakni memobilisasi, mengorganisir dan mendidik petani agar mampu membantu dirinya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Sumardjo M.S. memaparkan bahwa dengan lumpuhnya sistem penyuluhan di tingkat daerah akibat pemberlakuan UU Pemda berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945.

“Melemahnya fungsi sistem penyuluhan berpotensi melemahkan Pasal 28F UUD 1945. Dampaknya di era keterbukaan informasi pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka warga negara (masyarakat) berpotensi besar dapat tersesat di rimba informasi,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ir. Mulyono Makmur M.M. Menurutnya Penyuluh sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warna negara Republik Indonesia. Untuk itu menurutnya pemerintah berkewajiban dalam menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Secara umum, rapat dengar pendapat tersebut menyimpulkan pentingnya mendorong revisi UU SP3K dengan tujuan penguatan kelembagaan serta penegasan tugas dan fungsi penyuluh di lapangan sebagai pendidik dan mobilisator ekonomi perdesaan.

Wakil Ketua Komite II DPD-RI Hasan Basri membeberkan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari rapat bersama Komisi IV DPR-RI pada 2020 lalu membahas terkait perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

“Pada saat itu kita diundang, saya mewakili Komite II DPD-RI, bersama Menteri Hukum dan Ham, Menteri PUPR, kemudian Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diundang oleh Komisi IV dalam rangka rencana pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006,” beber Hasan Basri, Selasa (16/3).

Namun pada saat itu, lanjut senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini, RUU tentang SP3K ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Porlegnas). Komite II DPD-RI kemudian melakukan inisiasiatif untuk membahas lebih lanjut perubahan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

Hal itu dilakukan karena menurut alumni SMKN 2 Tarakan ini,  karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K sudah 13 tahun, sudah berbenturan dengan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.  “Makanya perlu diatur ulang,” imbuhnya.

Dilaksanakanlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang tiga kementerian terkait pada Senin (15/3/2021). Informasi yang diperolehnya dari Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian kurang lebih 35 ribu penyuluh di seluruh Indonesia, sementara penyuluh keluatan dan perikanan sekitar 2.300 penyuluh, sama dengan penyuluh KLHK. Jumlah itu dinilai masih kurang.

Di sisi lain, Undang  Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejumlah Undang-Undang serta aturan lainnya. Sehingga dari informasi dan pendapatan yang disampaikan kementerian terkait, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006.

“Sehingga DPD-RI menganggap bahwa ini akan tetap kita perjuangan dan kita usahakan untuk mengoalkan agar tidak menjadi disitegrasi bangsa,”  ungkapnya. (jkr-1)

Terkait

Tags: #dpd ri#hasanbanri#Kementerianpertanian#kkp#klhk#RDP#senatorkaltara

Discussion about this post

  • Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruang Dapur Rumahnya

    Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruang Dapur Rumahnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkot Tarakan Buka Formasi, Tahapan Seleksi CPNS dan PPPK Dimulai 30 Mei 2021

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terkait Laporan Muklis Ramlan, Hasbi Hasyim: CCTV Tidak Bisa Dibohongi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Viral Video Kapolres Nunukan Memukul Brigadir SL, Kabid Humas Polda Kaltara Membenarkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nahas, Seorang Anak di Mansapa Diterkam Buaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Parlementaria

Hasan Basri Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Solar untuk Nelayan di Kaltara

by Redaksi Jendela Kaltara
4 Februari 2023
0

JAKARTA - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri, menyoroti kelangkaan BBM Solar yang terjadi...

Read more

Program PTSL Tingkatkan Sertifikasi Lahan di Tarakan

4 Februari 2023

Sambut Baik Aspirasi Perda Larangan LGBT, Syamsuddin Arfah Nilai Perlu Dukungan Banyak Pihak

4 Februari 2023

Dapat Anggaran Rp 16 Miliar Tahun Ini untuk Laksanakan Tahapan Pemilu 2024

3 Februari 2023

Mengadu ke DPRD Nunukan, Pengusaha APMS Sebatik Keluhkan Beredarnya BBM Malaysia

3 Februari 2023

Tag

#asminlaurahafid #ASN #bantuan #bulungan #bupatinunukan #covid-19 #dprdkaltara #gubernurkaltara #hanafiah #hasanbasri #kaltara #kaltaradihati #kebakaran #khairul #konikaltara #konitarakan #kormikaltara #KPwBIprovinsikaltara #nunukan #pbporprov #pelantikan #pembinaan #pemilu2024 #pemkabnunukan #pemkottarakan #pemprovkaltara #perbatasan #pileg #poldakaltara #polrestarakan #porprov #prestasi #protokolkesehatan #rsudtarakan #senatorkaltara #sepakbola #smartcity #sumateraselatan #tarakan #vaksinasi #wakilbupatinunukan #wakilgubernurkaltara #walikotatarakan #yansentp #zainalarifinpaliwang
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Terms And Conditions
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
    • Bulungan
    • Malinau
    • Nunukan
    • Tana Tidung
    • Tarakan
  • Hiburan
    • Sosial Budaya
    • Kuliner
    • Olahraga
  • Opini
  • Parlementaria
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab KTT
    • Pemkot Tarakan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Pendidikan

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In