TARAKAN – Sebagai senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasan Basri berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltara di pusat.
Di antaranya memfasilitasi penyelesaian terhadap persoalan lahan antara warga Kampung Bugis Kelurahan Karang Anyar dan Pantai Amal dengan TNI Angkatan Laut yang sudah berlarut-larut belum terselesaikan.
Hal itu dilakukan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga saat datang ke Jakarta beberapa waktu lalu. Hasan Basri mendengarkan keresahan warga terhadap persoalan tersebut.
Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti lagi dengan melakukan reses langsung dengan warga di Tarakan, beberapa waktu lalu.
Terhadap aspirasi itu, Hasan Basri telah menyampaikan kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, untuk memasilitasi penyelesaian sengketa antara warga dan TNI AL.
“Badan Akuntabilitas Publik inilah yang nantinya memanggil pihak-pihak terkait dalam sengketa-sengketa itu,” ujar Hasan Basri, Kamis (4/3/2021).
Ia lalu mendesak anggota BAP DPD RI untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan telah dilakukan meeting zoom antara BPA DPDRI dengan berbagai pihak untuk mendengarkan persoalan itu.
“Saya tidak hadir di situ karena memang saya bukan posisi BAP, saya tidak termasuk anggota BAP. Tetapi nanti ke depan akan dihadirkan khususnya saya selaku yang memberikan surat kepada BAP,” ungkapnya.
Semestinya, menurut Hasan Basri, pihak yang sengketa dipanggil ke DPD RI. Akan tetapi karena kondisi Covid-19, maka hanya dilakukan dengan zoom meeting.
Hasan Basri berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena itu, ia juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan maupun Pemerintah Provinsi (Kaltara). Ia menilai, semua itu adalah warga Kaltara yang harus mencarikan jalan keluar terbaiknya. “Mudah-mudahan ini ada jalannya,” harapnya. (jkr-1)
Discussion about this post