TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sedang menyiapkan kawasan minapolitan yang nantinya menjadi kawasan terpadu perikanan.
Pemkot Tarakan bakal membutuhkan lahan sekira 200 hektare untuk merealisasikan rencana tersebut. Sementara untuk pendanaannya, ditawarkan kepada pihak lain yang ingin berinvestasi.
Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto menjelaskan bahwa rencana ini berawal dari gagasan Perusda beberapa tahun lalu yang ingin mengelola kawasan minapolitan di lahan sekira 50 hektare.
Rencana tersebut coba ditindaklanjuti Pemkot Tarakan saat ini. Bahkan Wakil Wali Kota Effendhi Djuprianto telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Gorontalo akan potensi akan manfaat Tarakan membangun kawasan minapolitan.
“Sesuai diskusi dengan teman-teman KKP dan sebagainya, seyogyanya itu lebih luas lebih bagus, karena dari roadshow saya dari Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagainya, banyak tangkapan-tangkapan ikan seperti Kakap, ternyata banyak di ZEE dan kalau hanya pelabuhan pengumpulnya itu di Tarakan untuk memanfaatkan ALKI II akan lebih efisien dibanding kalau harus melalui ALKI III yaitu Bitung,” ujarnya, Jumat (13/5/2022).
Rencana inipun, menurut Effendhi Djuprianto, telah dikoordinasikan dengan Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes. Orang nomor satu di Bumi Paguntaka itu bahkan berharap luas kawasan bisa ditambah menjadi 200 hingga 300 hektare.
Kawasan minapolitan ini nantinya dirancang menjadi kawasan terpadu perikanan. Di dalamnya mencakup pabrik olahan hasil tangkapan nelayan, fasilitas sarana dan prasarana seperti APMS atau SPBU untuk mendukung operasional nelayan.
Selain itu, juga dilengkapi pertokoan yang menyiapkan kebutuhan nelayan seperti jaring, kawasan pergudangan hingga perumahan untuk nelayan yang tertata rapi.
Rencana ini sedang dimatangkan Pemkot Tarakan melalui rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Effendhi Djuprianto di ruang kerjanya, Jumat (13/5/2022).
Rencananya, Pemkot Tarakan akan menawarkan konsep kawasan minapolitan ini kepada Pemerintah Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai salah satu calon investor yang diincar.
“Mau tidak mau harus ada investor. Tapi melihat daripada pengalaman-pengalaman yang lalu, tidak harus investor dari luar negeri. Makanya kami mengajak yang pertama itu adalah seluruh kota di Indonesia yang bergabung dalam APEKSI,” tuturnya.
“Juga ada asosiasi kabupaten kota kepulauan. Sebagai contoh itukan ada 333, kalau ini bisa join investasi di sini seperti kota yang menghasilkan ikan, bisa ekspornya di sini, tidak harus lewat Surabaya ataupun Batam, karena jauh. Karena ada ALKI II ini minimal seperti Gotontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan lainnya, pokoknya provinsi dan kabupaten kota yang dilalui oleh ALKI II,” ubngkap Wawali. (jkr)
Discussion about this post