MALINAU – Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil sikap tegas merespons polemik keikutsertaan atlet Kabupaten Tana Tidung (KTT) pada cabang olahraga (cabor) taekwondo.
Demi melindungi hak bertanding atlet, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) bersama Dewan Hakim memutuskan kontingen taekwondo KTT wajib diakomodir dalam pertandingan.
Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara, Syafruddin menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah menggelar rapat mediasi darurat pada Rabu (18/11/2026) pagi.
Rapat tersebut mempertemukan unsur Panwasrah, Dewan Hakim, Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Kaltara, serta perwakilan KONI KTT, menindaklanjuti surat keberatan dari KONI KTT yang masuk pada Selasa malam.
Menurut Syafruddin, landasan hukum tertinggi dalam keabsahan peserta Porprov adalah hasil Delegation Registration Meeting (DRM) yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Dalam dokumen DRM tersebut, kuota maupun nama atlet (entry by sport dan entry by name) kontingen KTT telah dinyatakan lolos verifikasi tim keabsahan.
“Apapun akibatnya, hasil DRM harus kita junjung tinggi dan hormati. Memang ada persoalan internal di tubuh TI terkait belum adanya kepengurusan cabang di KTT, namun bagi kami ada aturan penyelenggaraan yang lebih tinggi di atas persoalan internal cabor,” tegas Syafruddin saat ditemui awak media usai memimpin rapat di Malinau, Rabu (18/11/2026).
Syafruddin mengungkapkan, pihaknya telah menolak opsi untuk memulangkan atau mengembalikan atlet KTT. Langkah itu dinilai melanggar aturan karena tahapan entry by name sudah final dan tidak bisa diotak-atik lagi.
“Pertimbangan yang paling menguatkan kami adalah DRM dan nasib atlet. Kalau kita mau membina olahraga, jangan sampai atlet yang dikorbankan akibat persoalan administrasi organisasi. Ini jalan terbaik,” ujarnya.
Dewan Hakim pun melayangkan peringatan keras kepada jajaran Pengurus Cabang (Pengcab) maupun panitia pelaksana cabor taekwondo agar mematuhi putusan ini. Pasalnya, keputusan mewajibkan keikutsertaan KTT juga telah dikoordinasikan langsung dengan Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia.
Syafruddin memastikan, apabila panitia pertandingan tetap memaksakan menggelar laga tanpa mengikutsertakan kontingen KTT, maka seluruh hasil pertandingan tidak akan diakui secara resmi dalam perolehan medali Porprov II Kaltara.
“Silakan saja kalau tetap mau bertanding tanpa KTT, tapi kami tidak akan akui pertandingan itu, statusnya paling hanya eksibisi. Kemungkinan besar kami diskualifikasi karena kami tetap mempertahankan keputusan bersama,” pungkasnya. (jkr)
















Discussion about this post