JAKARTA – Keinginan Pemerintah Pusat menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan masih terjadi pro kontra di kalangan publik.
Menyikapi rencana itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengingatkan pemerintah, agar berpikir secara komprehensif, holistik dan integral atas rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan tersebut.
BacaJuga
Sebagai wakil rakyat di Senayan, senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini ingin mengingatkan pemerintah agar rencana bahan sembako kena PPN tidak dilanjutkan.
“Rencana yang akan menerapkan PPN sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah kebijakan yang tidak populer dan dapat memicu kegaduhan,” kata HB, Sabtu (12/6/2021).
“Di tengah beratnya kondisi perekonomian masyarakat saat pandemi Covid-19, seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah itu mesti pro rakyat, bukan kebijakan yang menambah beban penderitaan rakyat,” tuturnya.
Senator asal kaltara ini, juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan di sektor publik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas.
Selain itu, HB juga menyarankan agar pemerintah membatalkan tentang rencana mengenakan pajak pada sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah kebutuhan mendasar dan negara harus menjamin pelaksanaan pendidikan terlaksana dengan baik, karena pendidikan adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh penyelenggara, batalkan jika ada keinginan untuk mengenakan pajak di sektor pendidikan,” tegas HB.
Menurutnya, hal yang harus dilakukan ditengah sulit keuangan negera adalah bagaimana merampingkan atau menekan pengeluaran yang tidak perlu, dalam artian pengeluaran yang tidak berdampak terhadap kepentingan publik. (Tim HB)
Discussion about this post