TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejatinya merupakan panggilan keadilan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali mereka yang bermukim jauh di garis batas negeri. Semangat itulah yang disuarakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto, ST., MT., MPSDA., dalam mendorong perhatian yang lebih adil dan proporsional bagi wilayah perbatasan, kepulauan, hingga pedalaman.
Bagi Rismanto, arah pembangunan daerah tidak boleh terlalu bertumpu atau terpusat di kawasan perkotaan semata. Wilayah-wilayah terluar yang selama ini menghadapi tantangan geografis yang lebih berat justru membutuhkan sentuhan kebijakan yang sungguh-sungguh agar masyarakatnya tidak tertinggal dalam merasakan buah pembangunan.
Dalam berbagai penyerapan aspirasi masyarakat, kebutuhan akan akses jalan yang memadai dan jembatan penghubung yang kokoh masih menjadi harapan yang paling sering mengemuka. Suara-suara tersebut banyak datang dari warga di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga kawasan dataran tinggi Krayan yang memiliki karakter wilayah tersendiri.
Keberadaan jalan dan jembatan di kawasan tersebut memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekadar proyek fisik. Infrastruktur penghubung inilah yang menjadi urat nadi untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus menghidupkan denyut aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rismanto dengan nada penuh empati, Kamis (19/11/2026).
Ia menguraikan bahwa keterbatasan akses transportasi di daerah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman tidak hanya menyulitkan mobilitas warga sehari-hari. Kondisi tersebut juga berpengaruh langsung terhadap kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok agar harga tetap terjangkau di tingkat masyarakat.
Selain itu, akses jalan yang baik sangat menentukan kelancaran pemasaran hasil pertanian dan perikanan warga. Ketika jalur distribusi terbuka dan lancar, hasil jerih payah petani serta nelayan di wilayah terluar dapat menjangkau pasar lebih luas dengan nilai ekonomi yang lebih baik.
Oleh karena itu, Rismanto menilai pendekatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan harus dirancang secara adaptif dan kontekstual. Setiap rencana pekerjaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta karakteristik geografis masing-masing daerah agar hasilnya tepat guna dan tahan lama.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan rencana pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan administratif di atas kertas. Pengambil kebijakan perlu melihat potret nyata yang dihadapi warga di lapangan agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab persoalan sehari-hari.
Terkait aspirasi yang telah dihimpun melalui kegiatan reses, Rismanto memastikan seluruh catatan kebutuhan warga tersebut akan dibawa ke ruang pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia berharap setiap usulan dapat dikaji secara cermat dan ditempatkan sesuai skala prioritas.
Menurutnya, langkah mengawal aspirasi masyarakat membutuhkan kerja sama yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut perlu dijaga mulai dari tahap perencanaan program hingga proses penganggaran agar rencana yang disusun tidak berhenti sebatas wacana.
Rismanto meyakini bahwa ketika DPRD dan pemerintah daerah berjalan seiring dengan semangat melayani, proses perwujudan infrastruktur yang dibutuhkan warga akan jauh lebih terarah. Keterbukaan dialog dan kesamaan visi menjadi modal penting untuk menjawab harapan masyarakat.
Kehadiran wakil rakyat yang mau mendengar langsung kondisi di lapangan juga memberi rasa tenang bagi warga. Masyarakat merasa bahwa tantangan geografis yang mereka hadapi sehari-hari dipahami dan diperjuangkan di tingkat kebijakan provinsi.
Pada akhirnya, pemerataan infrastruktur di Kalimantan Utara diharapkan mampu mempererat ikatan kebersamaan seluruh warga Bumi Benuanta, dari wilayah pesisir dan kepulauan hingga pelosok pedalaman dan perbatasan.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tutup Rismanto. (Adv)


















Discussion about this post