TANJUNG SELOR – Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan menyusutnya kapasitas anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan, kreativitas perangkat daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi angin segar yang patut diapresiasi. Hal inilah yang mendapat perhatian positif dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Salah satu terobosan yang menuai pujian adalah penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang diberi nama Bakti Benuanta. Kebijakan yang mulai berjalan sejak 5 Januari 2025 ini bahkan menorehkan prestasi membanggakan karena menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi pelopor penerapannya di Indonesia.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyambut baik lahirnya inovasi tersebut. Menurutnya, langkah cerdas Bapenda dalam memanfaatkan karakteristik geografis Kaltara—yang didominasi wilayah perairan sungai dan laut—merupakan wujud nyata kemandirian daerah tanpa harus selalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir dengan nada penuh optimisme.
Keberhasilan sistem yang mengintegrasikan kewajiban pajak dengan pelayanan perizinan operasional kapal ini pun mulai bergema hingga ke luar daerah. Pada Oktober 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara khusus datang berkunjung ke Bumi Benuanta untuk melakukan studi tiru mengenai tata kelola pemungutan pajak kendaraan air tersebut.
“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.
Berdasarkan data resmi Pemprov Kaltara, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 62 kapal telah menunaikan kewajiban pajak dengan sumbangan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta. Tren positif berlanjut hingga 20 Oktober 2026 dengan capaian 79 kapal yang menyetor PKB senilai Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta, dari total lebih dari 12.916 unit kendaraan air yang teridentifikasi untuk diverifikasi lebih lanjut.
Kendati menyambut hangat capaian membanggakan tersebut, Nasir menyelipkan pesan kemanusiaan yang menyejukkan agar implementasi di lapangan tetap berpihak pada masyarakat kecil. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar warga pesisir dan perbatasan Kaltara, seperti di Nunukan dan Tarakan, menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional serta pembudidaya rumput laut.
Sehari-hari, warga pesisir menggunakan perahu bermotor sederhana sekadar untuk mencari ikan, merawat bentangan, dan mengangkut hasil panen rumput laut demi menyambung hidup keluarga. Nasir menegaskan, semangat menggenjot kas daerah jangan sampai menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir penuh empati.
Politisi yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara ini menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah sangat melindungi rakyat kecil. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (3) huruf e, kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT) secara tegas dikecualikan dari objek pajak.
Oleh karena itu, Nasir meminta Bapenda Kaltara gencar melakukan sosialisasi secara humanis dan masif hingga ke desa-desa pesisir. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang terang benderang mengenai batasan ukuran dan jenis kapal yang dikenai pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kekeliruan penerapan oleh petugas di lapangan.
“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya menenangkan warga.
Sebaliknya, Nasir mendorong Bapenda bersama Dinas Perhubungan dan otoritas kepelabuhanan untuk bersinergi mengoptimalkan pendataan pada sektor ekonomi komersial berskala besar, seperti kapal angkutan penumpang dan logistik barang, serta menggali potensi dari Pajak Air Permukaan maupun Pajak Alat Berat.
Baginya, ukuran keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak semata dilihat dari tingginya angka penerimaan, tetapi juga dari rasa keadilan sosial yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkas Nasir. (ADV)


















Discussion about this post