MALINAU – Kontingen taekwondo Kabupaten Tana Tidung (KTT) tetap tidak dibolehkan tampil pada cabang olahraga taekwondo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara 2026 di Malinau, meski Dewan Hakim dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) sudah merekomendasikan agar KTT diakomodir untuk bertanding.
Akibatnya, 26 atlet KTT yang sudah berangkat dengan persiapan matang dan menempuh jarak cukup jauh, terpaksa hanya menjadi penonton dan tidak satu pun namanya masuk dalam bagan pertandingan.
Hal itu diakui Manajer Tim Taekwondo KTT, Herwinda. Ia mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Panwasrah yang menyatakan KTT tetap diakomodir untuk ikut di Porprov II.
Hadirnya surat itu sempat membuat atletnya senang karena merasa sudah boleh bertanding. Namun, saat bagan pertandingan dibagikan, nama atlet KTT tidak ada sama sekali.
“Kami sudah terima surat dari Panwasrah, menyatakan KTT tetap diakomodir untuk ikut di Porprov. Kami ini sudah senang, artinya atlet ini boleh main. Nah, saat mulai, bagan pertandingan dibagikan, kok tidak ada nama KTT? Aku protes dong,” ujar Herwinda kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Winda mengaku langsung melakukan protes ke panitia dan diarahkan ke Sekretaris Umum Pengprov Taekwondo Kaltara. Dari hasil komunikasinya, Winda mengaku pengprov menyebut sikap itu atas keputusan Ketua Pengprov TI Kaltara
“Di situ tetap menekankan, ini sudah keputusan dari ketua pengprov. Jadi artinya pengprov ini menentang keputusan dari Panwasrah,” kata Winda.
“Artinya atlet KTT ini tetap tidak main. Tidak ada nama kami di bagan kami,” tegas mantan atlet PON Kaltara ini.
Winda menjelaskan, secara administrasi, kontingen KTT sudah memenuhi seluruh tahapan. Mulai dari entry by name, entry by class, hingga akreditasi atlet sudah keluar. Saat rapat CdM atau pengesahan atlet, tidak ada kontingen lain yang menyangkal keikutsertaan KTT.
“Waktu pengesahan atlet, waktu CdM itu disahkan tidak ada yang menyangkal. Makanya disahkan. Begitu technical meeting, kenapa di Malinau ini baru dipermasalahkan?,” tanyanya.
Selain itu, saat technical meeting sebelum pertandingan, ofisial KTT tidak diberi hak suara untuk membela diri, sementara tiga kabupaten kota lain diberi hak suara dan menentang keras keikutsertaan KTT.
Ia menduga penolakan itu karena ketakutan terhadap kekuatan atlet KTT yang merupakan gabungan dua klub besar, Gladiator dan ETA, yang disebutnya banyak diisi atlet berpengalaman di tingkat nasional.
“Kekhawatiran mereka karena yang di KTT ini gabungan antara Gladiator sama ETA. Ini ketakutan mereka. Karena kita tahu atlet-atlet mereka ini masih di bawah kami,” klaim Winda.
Winda juga menyebut Pengprov TI Kaltara sempat mengancam tim KTT dengan dua pilihan, yakni mundur atau menempuh jalur hukum. Surat terkait hal itu disebutnya sudah ada.
Winda menjelaskan, Kekecewaan paling besar dirasakan para atlet. Mereka telah menjalani pemusatan latihan selama dua bulan. Bahkan ada atlet yang harus menurunkan berat badan hingga 5 kilogram demi bisa tampil.
“Anak-anak ini TC-nya sudah dua bulan. Pagi, sore, malam itu TC-nya. Bahkan ada atletku yang sampai menurunkan 5 kilo. Sampai di sini, tidak dimainkan. Cuma kekecewanya anak-anak ini,” ujar Winda dengan nada kecewa.
“Waktu kami diusir, menangis semua atletku itu. Gimana juga rasanya? Sudah TC-nya 2 bulan, baru dikecewakan. Sampai di Malinau ini kami dikecewakan,” tambahnya.
Karena waktu pertandingan sudah berjalan dan tidak mungkin lagi untuk dimainkan, manajemen kontingen KTT kini mengajukan tiga tuntutan.
Pertama, meminta hasil pertandingan taekwondo Porprov II Kaltara tidak dihitung dalam perolehan medali.
Kedua, hasil tersebut tidak dijadikan dasar seleksi menuju Babak Kualifikasi PON (BK PON), dan dianggap hanya sebagai ekshibisi atau tidak sah.
Ketiga, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara menindaklanjuti persoalan ini, termasuk mempertanyakan legalitas Pengprov Taekwondo Kaltara.
“Pokoknya aku minta, hasil pertandingan ini tidak dihitung medali. Apapun itu tidak akan dihitung medali. Kedua, tidak akan dimasukkan ke BK PON. Hasil dari kejuaraan ini dianggap tidak sah. Hanya ekshibisi saja. Jadi tidak bisa dimasukkan ke BK PON,” tegas Winda.
Winda berharap persoalan kepengurusan taekwondo di Kaltara segera dibenahi, agar prestasi menjadi prioritas utama dan tidak ada lagi kontingen yang merasa dianaktirikan.
“Kalau memang kita mau baik di Kaltara ini, bahasa prestasi, tolonglah, ini dibenahi dulu kepengurusannya. Itu saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengprov Taekwondo Kaltara belum memberikan keterangan resmi terkait tidak diloloskannya kontingen taekwondo KTT tersebut. (jkr)
















Discussion about this post