TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memperketat akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi Penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) di lingkup Pemkab Bulungan.
Kegiatan bernilai strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., bertempat di Aula Benuanta BKPSDM, Jalan Agathis, Tanjung Selor, pada Selasa pagi (4/8/2026).
Bimtek verifikasi penganggaran ini diikuti oleh 32 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan.
Dalam pengarahannya, Bupati Syarwani menekankan pentingnya perhatian serius dari setiap jajaran OPD terhadap berbagai rekomendasi serta temuan yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Bupati berpesan agar para peserta memanfaatkan ruang bimtek untuk berinteraksi secara aktif guna memahami tata cara administrasi dan mekanisme penganggaran secara akurat, sehingga terhindar dari kesalahan teknis penyusunan.
“Saya berpesan agar bimtek ini dapat lebih banyak berinteraksi, bagaimana administrasi dan mekanisme penganggaran agar tidak salah kamar atau salah nomor rekening, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, termasuk juga mengoptimalkan serta menertibkan aset Pemkab Bulungan,” tegas Bupati Syarwani di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan pada dasarnya merupakan “buku besar” daerah yang menghimpun komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari RKA setiap OPD.
Oleh karena itu, kecermatan dalam menyusun RKA menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas serta keabsahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
“Saya yakin RKA bukan hanya kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga mengkonfirmasi aset yang ada di tiap satuan perangkat daerah. Maka bimtek ini demi menyehatkan laporan administrasi keuangan maupun mekanisme penganggaran kita,” tandasnya.
Menanggapi tantangan ekonomi nasional dan global yang memicu fluktuasi harga kebutuhan, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengambil langkah antisipatif dengan memberikan “bekal” awal berupa penetapan Standar Satuan Harga (SSH) sebelum RKA disusun oleh masing-masing OPD.
Penetapan SSH sejak awal dinilai sangat penting agar saat memasuki tahap asistensi anggaran, tidak ada lagi perdebatan krusial terkait besaran acuan harga yang dapat menghambat proses penyusunan.
Terkait target waktu, Pemkab Bulungan telah menetapkan linimasa yang tegas. Bupati menginstruksikan agar seluruh tahapan penyusunan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2027 dapat dirampungkan secara tuntas pada akhir November 2026.
Sebagai penutup arahannya, Bupati Syarwani kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar dalam menyusun RKA senantiasa melakukan optimalisasi program yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kemandirian fiskal Bulungan. (Adv)

















Discussion about this post