JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bersiap melakukan lompatan besar dalam tata kelola birokrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem Seleksi Terbuka (Open Bidding) yang selama ini digunakan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara bertahap akan digantikan oleh pola baru berbasis Manajemen Talenta ASN.
Kepastian perubahan skema pengisian jabatan strategis ini dimatangkan dalam ekspos Manajemen Talenta di lingkup Pemkab Bulungan yang digelar langsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026).
BacaJuga
Dalam agenda strategis tersebut, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si, hadir memimpin jajaran Pemkab Bulungan secara penuh. Beliau didampingi oleh Sekretaris Daerah Risdianto, S.Pi, M.Si, Kepala BKPSDM Nurdiana, S.Kom, serta para kepala perangkat daerah terkait untuk memaparkan kesiapan daerah dalam menerapkan sistem mutakhir ini.
Ekspos mendalam ini diterima langsung oleh Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Dr. Herman, M.Si, yang mewakili Plt. Kepala BKN. Pertemuan tersebut juga diikuti secara komprehensif oleh jajaran pimpinan BKN serta jajaran Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarbaru yang menaungi wilayah kerja di empat provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Langkah transformasi tata kelola SDM birokrasi ini dinilai sangat mendesak. Saat ini terdapat tiga posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Bulungan yang kosong, yakni Asisten Administrasi Umum (pejabat sebelumnya diangkat sebagai Inspektur Inspektorat), Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan. Selain posisi JPT Pratama, sejumlah posisi Administrator (Eselon III) juga tercatat lowong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pola lama seleksi terbuka membutuhkan tahapan administrasi dan waktu pelaksanaan yang cukup panjang. Dengan beralih ke Manajemen Talenta, proses pengisian posisi kunci birokrasi dipastikan berjalan jauh lebih efisien, transparan, dan terukur.
“Dengan pola sebelumnya Seleksi Terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan Manajemen Talenta ASN ini tidak hanya mempercepat pengisian jabatan strategis, tetapi juga dapat memastikan bahwa setiap posisi kepemimpinan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kinerja, dan potensi terbaik,” ujar Bupati Syarwani.
Implementasi skema Manajemen Talenta ASN di Pemkab Bulungan merujuk pada regulasi nasional terbaru, yakni Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Kebijakan ini diperkuat secara teknis melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 yang menjadi pedoman operasional penerapannya di daerah.
Berdasarkan data operasional dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, hingga saat ini tercatat sudah ada 12 pemerintah daerah—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—di kawasan Kalseltengsatar yang sukses menerapkan Manajemen Talenta. Pola ini digunakan secara fleksibel untuk pengisian jabatan berjenjang, mulai dari Jabatan Pengawas, Administrator, hingga Jabatan Pimpinan Tinggi, di mana Pemkab Bulungan diharapkan segera menjadi pilar pelaksana berikutnya.
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Dr. Herman, M.Si, menyambut positif pemaparan komprehensif yang disajikan Pemkab Bulungan. Menurutnya, ekspos ini menyajikan gambaran objektif mengenai profil kompetensi, potensi, serta rekam jejak kinerja para ASN calon suksesor yang akan masuk ke dalam talent pool sesuai dengan rencana suksesi daerah.
Di sela-sela pemaparan, jajaran teknis BKN juga langsung melakukan simulasi interaktif pengisian jabatan melalui aplikasi manajemen talenta. Simulasi ini memperlihatkan mekanisme validasi data secara real-time, termasuk penelusuran bukti dukung Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) milik para calon pejabat melalui sekali klik.
Sebagai apresiasi, BKN mencatat Indeks Kualitas Data Kepegawaian Pemkab Bulungan telah mencapai skor 99,88 persen—kategori sangat tinggi dan mendekati sempurna. Namun, BKN memberikan sejumlah catatan perbaikan yang harus diselesaikan, di antaranya menuntaskan sisa 25 pegawai yang belum mengisi SKP (dari sebelumnya 1.182 pegawai), serta mendorong peningkatan kelengkapan arsip digital pada portal MyASN yang saat ini berada di angka 58,2 persen melalui partisipasi aktif seluruh ASN.(Adv)
Discussion about this post