TANJUNG SELOR — Bank Indonesia bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (4/8/2026).
Forum ini menjadi ruang temu lintas sektor untuk merancang peta jalan transformasi ekonomi daerah yang tidak lagi bertumpu tunggal pada pertambangan.
Mengusung tema “Menavigasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Utara Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Dinamika Industri Pertambangan”, BEF 2026 mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, perbankan, dan instansi vertikal.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik menyampaikan data terbaru perekonomian Kaltara.
Ekonomi Kaltara pada Triwulan I 2026 masih tumbuh 5,23% secara tahunan. Namun ia mengingatkan, struktur ekonomi yang sangat bergantung pada batubara kini menghadapi tekanan dari pelemahan permintaan global dan penyesuaian produksi.
“Kita tidak bisa menunggu. Transformasi harus dimulai dari sekarang dengan membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih hijau dan inklusif,” ujar Agus Taufik.
Ada tiga poros transformasi yang disorot BI Kaltara dalam forum ini. Pertama, Industri hijau sebagai mesin baru. Di mana percepatan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Mangkupadi menjadi prioritas. BI menilai KIHI dapat menjadi magnet investasi yang menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menekan emisi.
Kedua, energi bersih dari hulu. Di mana pengembangan PLTA Mentarang Induk disebut sebagai fondasi energi hijau untuk menopang industri di Kaltara. Ketersediaan energi rendah karbon diyakini jadi nilai jual utama bagi investor.
Ketiga, UMKM masuk ke rantai pasok. Agus menekankan UMKM harus naik kelas agar tidak hanya jadi penonton investasi besar. Program yang didorong meliputi digitalisasi usaha, peningkatan kapasitas, dan kemudahan akses pembiayaan agar produk lokal bisa masuk ke rantai pasok KIHI.
Berbeda dari forum tahun-tahun sebelumnya, BEF 2026 juga meluncurkan ulang platform data pangan. Website Neraca Pangan Siap Sigapku 2.0 resmi diluncurkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara.
Platform ini memungkinkan pemantauan harga dan stok pangan secara real time serta memberi peringatan dini jika ada potensi gangguan pasokan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengapresiasi peran BI dalam menyusun Laporan Perekonomian Provinsi yang menjadi rujukan kebijakan. Ia menegaskan komitmen Pemprov untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas antar wilayah, mempercepat KIHI Mangkupadi, dan memperluas kerja sama investasi regional maupun internasional.
“Sinergi antara pemerintah, BI, dunia usaha, dan akademisi adalah kunci agar pertumbuhan Kaltara tidak hanya cepat, tapi juga tangguh dan berkeadilan,” kata Ingkong Ala.
Diskusi panel menghadirkan tiga narasumber dengan sudut pandang berbeda. *David Sumual selalu Chief Economist BCA, memetakan prospek ekonomi Kaltara di tengah guncangan geopolitik global dan pergeseran industri batubara.
Selain itu ada Bertius sebagai Kepala Bapperida Provinsi Kaltara, memaparkan arah kebijakan Pemprov dalam penguatan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan.
Hadir juga kademisi dari Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiyono, S.E., M.Si yang menyorot pentingnya hilirisasi dan investasi berkelanjutan agar nilai tambah ekonomi benar-benar tinggal di Kaltara. (jkr)
Discussion about this post