TANJUNG SELOR – kepolisian daerah Polda Kalimantan Utara Kaltara melaksanakan silaturahmi dan obrolan santai bersama Aliansi organisasi mahasiswa Cipayung Plus di Bulungan, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di telah di Cafe RN, Jalan Ulin, Tanjung Selor, Bulungan itu dihadiri Direktur Intelkam Polda Kaltara.
Hadir juga kelompok Cipayung Plus. Yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulungan, Liga Mahasiswa Nasional (LMND) Kaltara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltara dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI) DPC Bulungan.
Dalam kesempatan itu, Direktur Intelkam Polda Kaltara menyampaikan pesan Kapolda Kaltara bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, kritik, dan motivasi kepada masyarakat.
“Kepolisian menyatakan mendukung seluruh kegiatan mahasiswa selama berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Direktur Intelkam Polda Kaltara.
Menurutnya, kepolisian tidak datang untuk membatasi ataupun mengamputasi gerakan mahasiswa. Justru adir untuk mengawal kegiatan-kegiatan mahasiswa selama tidak melanggar hukum atau mengandung unsur tindak pidana ;
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah musuh aparat. Sebaliknya, mahasiswa dipandang sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah dan pengawasan jalannya pemerintahan maupun institusi kepolisian.
Dalam kesempatan itu, Direktur Intelkam Polda Kaltara juga menyampaikan kondisi Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara saat ini berada dalam tahap pembangunan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah ;
Kepolisian juga terus berbenah dan ingin memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat sesuai aturan dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, diharapkan sinergi dengan mahasiswa tetap terjaga demi pembangunan Kalimantan Utara.
Sementara itu, Perwakilan PKC PMII Kaltara, Nur Ikhsan mengapresiasi ruang komunikasi yang diberikan Polda Kaltara kepada mahasiswa.
“Ruang komunikasi seperti ini penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara mahasiswa dan aparat, terutama dalam menjaga marwah demokrasi di daerah,” ujar Nur Ikhsan.
“Kami bangga karena kepolisian masih membuka ruang komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan, komunikasi seperti ini rutin dilakukan bersama kelompok Cipayung maupun BEM,” sambungnyam
Ia berharap hubungan baik antara mahasiswa dan kepolisian di Kaltara tetap terjaga. Jangan sampai terjadi tindakan represif aparat dalam aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di Kalimantan Timur. Ia menyayangkan apabila masih terdapat tindakan kekerasan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi. Karenqcmahasiswa memiliki fungsi sebagai mitra kritis sekaligus mitra pembangunan di Kaltara.
Di pihak lain, Ketua Umum HMI cabang Tanjung Selor, Zulfikar menyoroti sejumlah persoalan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang menurutnya kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam hal ini melihat masih ada persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang ini menjadi problem kritis sehingga perlu diawasi bersama oleh mahasiswa,” ujarnya.
Zulfikar juga mempertanyakan mekanisme penyampaian aspirasi mahasiswa, khususnya terkait apakah aksi atau laporan cukup disampaikan di tingkat Polres Bulungan atau harus langsung ke Polda Kaltara.
Ia juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terhadap sejumlah kasus yang menjadi perhatian mahasiswa yang sulit mendapatkan akses informasi.
“Seharusnya ada keterbukaan informasi terhadap penanganan perkara di Polda Kaltara. Jika tertutup, hal ini bisa menjadi bom waktu dan menciptakan citra buruk bagi institusi kepolisian,” tuturnya.
Ketua GAMKI Bulungan, Denis Yosafat menyoroti lambannya penanganan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya dugaan kasus ijazah yang hingga kini dinilai belum memiliki kepastian hukum.
“Sampai hari ini kasus dugaan ijazah tersebut masih menjadi asumsi liar publik karena belum terlihat kejelasan proses hukumnya. Kami berharap perkara ini tidak selesai hanya di meja internal tanpa keterbukaan kepada masyarakat,” ungkapnya (*)
Discussion about this post