TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai sebagai pemborosan. Melalui juru bicara Fraksi Demokrat H Saleh meminta agar belanja kegiatan seremonial yang merupakan salah satu bentuk pemborosan, dipotong.
Dalam menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kaltara 2026, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memangkas kegiatan yang dinilai tidak esensial dalam struktur APBD.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi fiskal sekaligus mempertahankan kualitas layanan publik.
Politisi Partai Demokrat asal Nunukan ini, menyebut masih banyak pos anggaran yang berpotensi tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan program non-esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya.
Menurut Saleh, pemangkasan belanja konsumtif wajib dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga. Penghematan akan memungkinkan pemerintah mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih mendesak.
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi komitmen pemerintah di tengah kondisi fiskal yang menantang. “Pemprov harus berani tegas. Penghematan bukan pilihan, tapi keharusan,” tandasnya. (adv)
Discussion about this post