TARAKAN – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengambil langkah nyata merealisasikan janji politik dan komitmennya yang prorakyat di 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Gerindra, Hj. Rahmawati Zainal Paliwang melalui Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kaltara, Fajar Ngewa, mengevaluasi 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo – Gibran.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada 20 Oktober 2024.
Jika dihitung, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hampir mencapai 100 hari pertama, tepatnya pada 30 Januari nanti.
Menurut Hj. Rahmawati Zainal Paliwang, wajar jika publik mengevaluasi 100 hari kerja sebagai ukuran untuk menilai pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang baru dilantik.
Namun, langkah awal yang dilakukan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat menjadi indikator komitmen terhadap janji-janji yang telah disampaikan. Ibarat sebuah transaksi, keseriusan dan komitmen harus diwujudkan dalam bentuk nyata.
Keseriusan nyata ini, menurut Hj. Rahmawati Zainal paliwang, dapat diibaratkan memberi down payment atau DP, atau uang muka atau tanda jadi.
“Kami menilai pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran telah mengambil langkah nyata meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujarnya.
“Beberapa kebijakan tanda jadi bahkan cukup berisiko di tengah tantangan geopolitik dan pelemahan ekonomi global,” lanjut Hj. Rahmawati Zainal Paliwang.
Anggota Komisi VII DPR RI inipun membeberkan kebijakan yang sudah diambil Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang prorakyat di 100 hari masa pemerintahannya.
Pertama adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan pada November 2024 dan disambut positif oleh kalangan pekerja.
Kedua, penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang mewah. Di mana Prabowo – Gibran dinilai berani menyesuaikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan yang awalnya direncanakan naik dari 11% menjadi 12% tanpa selektif.
Namun Presiden Prabowo mengambil risiko memutuskan kebijakan ini hanya berlaku secara selektif untuk barang mewah semata.
“Kebijakan ini menunjukkan keberanian Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mengambil risiko untuk berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan sekadar stabilitas makro ekonomi,” tutur wanita yang juga istri Gubernur Kaltara, H. Zainal Arifin Paliwang ini.
Ketiga, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran bersama DPR sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi menjadi Rp 89.410.258,79.
Ini berarti jemaah haji 2025 hanya perlu membayar rata-rata Rp 55.431.750,78, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 56.046.171,60.
Keempat, pemerintah menaikkan harga jual gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 perkilogram untuk memastikan petani tidak merugi. Dengan mensubsidi pembelian harga gabah, maka dipastikan harga beras akan tetap stabil.
Kelima, pemerintah membatasi impor jagung, gula, garam dan beras sebagai langkah awal untuk mencapai visi kedaulatan pangan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi harga komoditas lokal yang dihasilkan petani Indonesia.
Keenam, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memberikan stimulus ekonomi sebesar Rp 38,6 triliun yang mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak dan pembebasan PPh untuk UMKM.
“Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Hj. Rahmawati Zainal Paliwang.
Ketujuh, program makan bergizi gratis untuk pelajar. Program prioritas ini bertujuan membangun generasi emas 2045.
“Meski implementasinya belum merata, program ini sudah dirasakan di berbagai daerah. Kritik dan masukan terkait tata kelola dan akuntabilitas program ini tentu menjadi perhatian bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ungkap wanita yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kaltara ini.
Menurutnya, semua itu menjadi bukti keberpihakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran kepada rakyat yang diwujudkan dalam langkah konkrit meski pun waktu yang tersedia sangat terbatas.
Hj. Rahmawati Zainal Paliwang berharap para pembantu presiden seperti menteri, wakil menteri, kepala badan dan wakil kepala badan dapat menyesuaikan diri dengan langkah baru serta menjiwai visi dan misi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Hj. Rahmawati Zainal Paliwang menegaskan ia akan terus mengawal seluruh kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sesuai kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI serta mengimplementasikannya agar dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya warga Kaltara. (jkr)
Discussion about this post