TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kedua raperda tersebut yakni Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
Disetujuinya raperda tersebut menjadi perda setelah DPRD Tarakan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua Raperda tersebut di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan, Selasa (8/3/2022).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tarakan Al Rhazali dan dihadiri juga Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes, seluruh fraksi menyetujui kedua raperda tersebut menjadi perda meski dengan sejumlah catatan.
Dalam pendapat akhir Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Wali Kota Khairul mengapresasi upaya yang dilakukan tim pembahasan Raperda DPRD Tarakan serta Pemkot Tarakan.
“Kepada tim pembahasan Raperda DPRD Tarakan yang telah secara intens melakukan pembahasan kajian dan pendalaman materi serta penyempurnaan terhadap Raperda tersebut, Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih,” ujar Wali Kota.
“Demikian juga kepada tim Pembahasan Perda dari Pemerintah Kota saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga raperda ini dapat selesai dibahas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda,” lanjut Wali Kota.
Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi perhatian serius bagi Pemkot Tarakan. Karena Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku saat ini, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ataupun Barang Milik Daerah.
Sedangkan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ataupun Daerah.
“Mengingat pentingnya beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah ini di kemudian hari, Pemkot Tarakan menganggap perlu untuk mengatur pengelolaan barang milik daerah dalam suatu peraturan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ataupun Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ataupun Daerah,” ungkapnya.
Jalan juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan kota dan sebagai salah satu sarana infrastruktur transportasi yang merupakan isu sentral dari dalam struktur ruang dan mengarahkan pola pembangunan wilayah kawasan.
Demikian juga dengan Raperda tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan yang dinilai sudah tidak revelan seiring perubahan perundang-undangan dari sebelumnya daerah penetapan batas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang berubah.
“Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan daerah penetapan batas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang masih berlangsung sampai saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu menyusun rancangan peraturan daerah yang membahas Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan,” ungkap Wali Kota Khairul. (jkr)
Discussion about this post