TARAKAN – Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes turut menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (25/10/2021).
Upacara HUT ke-9 Kaltara berlangsung di lapangan Agathis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tema “Kaltara Peduli, Kaltara Bersinergi, Kaltara Di Hati”.
Setelah upacara dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2021 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dalam rangka perayaan HUT ke-9 Kaltara. Wali Kota Khairul turut hadir dengan mengenakan pakaian adat khas suku Tidung.
Di hari jadi Kaltara tahun ini, Wali Kota Khairul menaruh harapan agar Kaltara menjadi rumah bagi semua masyarakat, sehingga muncul rasa saling memiliki.
“Seperti tagline Kaltara Rumah Kita, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik di usia yang ke-9 ini. Dan mudah-mudahan sinergitas seluruh komponen masyarakat ini bisa bersama-sama merasa memiliki provinsi ini untuk kita sama-sama membangun, memajukan Kaltara,” ujar Wali Kota Khairul kepada awak media, Kamis (14/10/2021).
Tidak hanya itu, mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini berharap Pemprov Kaltara dapat memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
“Termasuk juga kerja sama antar daerah, mudah-mudahan juga bisa dilakukan khususnya di dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok kita antar satu daerah, satu kabupaten. Itu tentu bisa difasilitasi provinsi. Mudah-mudahan di usia ke-9 ini semuanya bisa kita wujudkan,” harapnya.
Wali Kota bersyukur sejauh ini Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si masih memegang komitmennya memajukan daerah.
Di antaranya rencana menyerahkan pengelolaan pelabuhan Tengkayu I kembali kepada Pemkot Tarakan yang sedang dalam proses pengalihan. Dimana untuk memenuhinya, Pemkot Tarakan diwajibkan membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pelabuhan yang sedang digodok rancangan peraturan daerahnya.
“Kalau sampai saat ini yang kami tangkap bahwa komitmen pak Gubernur dan Wakil Gubernur masih. Cuma kan persyaratannya perda pelabuhan harus jadi. Sekarang sedang berproses di DPRD,” ujar Khairul kepada awak media, Kamis (14/10).
Khairul berkomitmen jika pembahasan terkait legalitas pengelolaannya sudah selesai, pihaknya akan menyampaikan ke Gubernur. Selanjutnya akan membicarakan bagaimana bentuk pengelolaannya. (jkr)
Discussion about this post