TARAKAN – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berganti. Dari pejabat lama Agus Priyono kepada pejabat baru Arief Fadillah.
Serah terima jabatan berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kaltara di Tarakan, Rabu (23/6/2021) sore sekira pukul 16.00 Wita, dihadiri dihadiri Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis dan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI BPK RI Dr. Dori Santosa Tortama.
Hadir juga Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP, Bupati dan Wali atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, serta undangan lainnya. Untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, rangkaian acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terkontrol.
Agus Priyono telah bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara sejak September 2019 sampai dengan Mei 2021. Saat ini beliau telah menempati jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.
Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara digantikan oleh Bapak Arief Fadillah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subauditorat VI.B.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI.
Selama kurun waktu satu tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Kaltara yang ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2020 untuk semua Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara.
Dibandingkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018 dimana hanya empat Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi atas upaya yang sudah dilakukan, meski kita sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19, tak lantas menurunkan kualitas penyusunan, penyajian dan pengelolaan keuangan daerahnya. Saya yakin pencapaian tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen kuat dari para Kepala Daerah beserta jajarannya serta dukungan dari para pemangku kepentingan,” ungkap Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Harry Azhar Azis pada kata sambutannya.
Ia juga menghimbau kepada para kepala daerah, pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi harus bisa menyejahterakan rakyat. (jkr)
Discussion about this post