TARAKAN – Sejumlah catatan dan masukkan disampaikan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tarakan Tahun Anggaran 2021.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan dengan agenda mendengarkan pandangan umum anggota dewan lewat fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tarakan tahun 2021, Selasa (14/6/2022) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Tarakan.
BacaJuga
“Memang ada beberapa masukkan-masukkan yang harus dijawab dan diperjelas. Apalagi dari Fraksi PAS, banyak sekali PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah,” ujar Ketua DPRD Tarakan Al Rhazali kepada awak media, ditemui usai rapat.
Meski demikian, menurut anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pada intinya fraksi menerima laporan tersebut. “Pada intinya menerima,” imbuhnya.
Pembahasan Raperda sendiri masih harus melalui beberapa tahapan. Pada Selasa (14/6/2022), dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi.
Setelah itu, menurut Al Rhazali, tahapan dilanjutkan dangan membentuk Panitia Khusus (Pansus), serta masih ada tahap pandangan akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan.
Sementara itu, dari pandangan umum fraksi, di antaranya Fraksi PKB memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkot Tarakan atas jerih payah dan upaya merealisasikan target-target dalam APBD Kota Tarakan tahun 2021.
“Apresiasi dan penghargaan kepada saudara Wali Kota beserta jajarannya atas segala jerih payah dan upaya dalam merealisasikan target-target dalam APBD kota Tarakan tahun 2021 sehingga realisasi pendapatan bisa melampaui target dari 112,23 miliar, dapat direalisasikan sebesar 150,23 miliar, atau mencapai 133,86 persen,” ujarnya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB.
Menurutnya, hal ini menjadi pertanda baik atau indikator bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi masyarakat di Tarakan, kerja keras dan transparansi dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 3 tahun berturut-turut sejak 2020.
Pencapaian pendapatan yang melebihi target perlu diapresiasi. Namun pihaknya juga menyayangkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 154,70 miliar, mengingat pemulihat ekonomi pasca pandemi Covid-19 sangat membutuhkan stimulus yang dapat menggerakkan ekonomi, sehingga pertumbuhan dapat tercapai.
Sementara Fraksi Hanura melalui Dapot Sinaga, juga mengapresiasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tarakan tahun 2021.
“Fraksi Hanura memandang telah banyak capaian-capaian kinerja mendapat pengakuan, bisa kita buktikan terutama menilai tentang laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sebagai sebuah capaian yang maksimal,” tuturnya.
“Atas capaian maksimal tersebut maka kami Fraksi Hanura DPRD kota Tarakan mencupkan selamat atas capaian tersebut dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah secara kolektif, walaupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait dengan harapan semoga pada tahun-tahun ke depan Kota Tarakan lebih maju, sejahtera,” harapnya.
Fraksi Hanura juga memberi catatan dan masukkan. Di antaranya dalam hal pendapatan daerah tahun 2001 sebesar Rp 1,102 triliun dengan realisasi sebesar 1,06 triliun atau mencapai 104,49 persen, Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
Fraksi Hanura juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Tarakan atas capaian PAD tahun 2021 yang mencapai target anggaran walaupun kualitas belum memberikan pengaruh signifikan terhadap seluruh APBD Kota Tarakan.
“Capaian ini menunjukkan pemerintah kreatif menggali potensi PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kota Tarakan,” ungkapnya.
Pihaknya juga memberi masukkan bahwa orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas, dibanding belanja memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Untuk itu Fraksi Hanura memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan langsung dirasakan oleh masyarakat Tarakan,” tutupnya. (jkr)
Discussion about this post