TARAKAN – Demo mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kecil di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Kamis (24/2/2022), berujung kecewa karena tuntutan massa tidak dipenuhi wakil rakyat.
Ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi kemahasiswaan, unjuk rasa di kantor DPRD Tarakan, menyuarakan refleksi kinerja anggota DPRD Tarakan kurun waktu 2,5 tahun bertugas.
BacaJuga
Massa awalnya berorasi di depan Gedung DPRD Tarakan. Sambil menyampaikan tuntutan, massa ingin berdialog langsung dengan 30 anggota DPRD Tarakan di ruang terbuka, mengevaluasi kinerja anggota. Namun massa merasa mendapat hadangan dari aparat keamanan.
“Namun, pada saat kami sampai di titik sini untuk mengadakan aksi itu dihalangi oleh pihak kepolisian. Dari pagi sampai sekarang kami tidak dapat bertemu dengan perwakilan rakyat kami. Bahkan kami menerima tindakan depresif dari pihak kepolisian,” keluh Koordinator Lapangan (Lapangan) Muhammad Khairul, ditemui awak media usai aksi.
DPRD Tarakan sebenarnya memberikan ruang bagi bagi massa untuk berdialog. Namun hanya mengizinkan 20 orang sebagai perwakilan untuk masuk ke ruang rapat. Massa sendiri tidak menerima sikap wakil rakyat itu.
“Kami di sini adalah satu suara, kami masuk 20 orang, kami tidak terima, kami harus masuk semua, tidak ada keterwakilan, tidak ada unsur perwakilan,” tegasnya.
Atas sikap anggota DPRD Tarakan ini, ia menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Tarakan dan akan menggelar aksi kedua dengan jumlah massa lebih besar.
“Kami aliansi masyarakat kecil, sepakat untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya terhadap DPR kota Tarakan,” tegasnya lagi.
Perwakilan pendemo lainnya Muhammad Nizam menambahkan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya hanya untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD Tarakan selama 2,5 tahun bertugas, terkait fungsi anggota dewan sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Tidak ada maksud lain.
“Sesuai dengan rapat kesepakan kami bahwa aksi ini hanya sekedar evaluasi tentang kinerja, termasuk perda dan perda inisiatif yang dibuat oleh DPR sebagai fungsi legislasinya selama 2,5 tahun periode kepemimpinan. Terus bagaimana kemudian analisa DPR mengenai kasus-kasus yang terjadi di kota Tarakan,” ujar Muhammad Nizam.
Pria yang juga menjaba Ketua PC PMII Tarakan ini menegaskan aksi yang dilakukan pihaknya tidak ada kaitannya dengan isu pergantian ketua DPRD Tarakan.
“Isu yang beredar, pergantian dan lain sebagainya, kami tidak terlibat dalam isu itu dan kami tidak ada tendensi dari pihak manapun dalam aksi kami,” tegasnya.
Ia kecewa karena pihaknya tidak dapat menemui seluruh anggota DPRD Tarakan dengan alasan intelektual dan Covid-19. Sementara turnamen sepak bola DPRD Cup tetap bergulir.
“Sebenarnya kekecewaan kami kenapa piala DPRD ini bergulir, tapi kami tidak dapat ditemui, dengan alasan intelektual dan covid, inikan jadi problem sebenarnya,” sesalnya.
Ia juga membenarkan bahwa pihaknya tidak ingin menemui anggota dewan dengan perwakilan. Pihaknya menginginkan bisa berdialog dengan anggota dewan di ruang terbuka. Karena itu, pihaknya berencana menggelar lagi aksi kedua.
“Hasil rapat kami selama empat kali menyepakati tidak akan ada unsur keterwakian yang masuk di dalam gedung DPR, tidak akan ada negosiasi yang terjadi di dalam gedung dan kami selanjutnya mengundang seluruh pihak DPR untuk hadir pada siding rakyat yang insya Allah kami akan laksanakan di aksi kedua,” tuturnya. (jkr)
Discussion about this post