JAKARTA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membahas program kerja dengan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah.
Hal tersebut dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (11/6/2021), senator Kaltara yang juga menjabat Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri turut memperjuangkan kepetingan Kaltara.
Ia mengatakan Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki satu kota dan empat kabupaten, maka sangat tepat bila pembangunan pasar berbasis kerakyatan.
Selain itu, ia juga meminta kepada Kemendag untuk dimudahkan bagi pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga. Maka dibutuhkan juga pelabuhan dalam mengembangkan komoditas perikanan.
“Begitu juga impor, saya harap pemerintah juga dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lock down maka harga komoditas di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-sadaura kita di perbatasan sangat terganggu,” kata Hasan Basri.
Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka RDP, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan maksud dilaksanakannya RPD tersebut.
“Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2,93 triliun. Kami mau minta penjelasan hal ini,” ucap Yorrys Raweyai.
Senator asal Papua itu menambahkan bahwa Komite II DPD RI juga ingin mengetahui secara jelas pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang dimiliki oleh Kemendag.
“Sebagamana diketahui pagu anggaran tahun anggaran 2021 adalah untuk mewujudkan beberapa kegiatan strategis Kementerian Perdagangan. Itu juga seperti apa,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag tahun 2022. Pada awal tahun 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih, namun Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran sebesar Rp 91 miliar lebih. “Maka pagu alokasi anggaran Kemendag tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2,9 triliun,” tuturnya.
Muhammad Lutfi kembali menjelaskan dalam alokasi pagu anggaran Kemendag 2021 terdapat belanja yang dilaksanakan di daerah yang memiliki manfaat langsung oleh masyarakat dengan proporsi 23,97 persen. Hal tersebut meliputi pembangunan atau revitalisasi 120 unit pasar rakyat Tipe C/D. “Kami juga membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir pada sepuluh kawasan wisata,” pungkasnya.
6 Usulan Hasan Basri kepada Kementerian Perdagangan untuk Program Kerja Tahun 2021-2022:
- Pembangunan pasar berbasis kerakyatan
- Revitalisasi dan optimalisasi pasar tradisional
- Ketiga, pelayanan perizinan dan fasilitasi ekspor-impor.
- Fasilitasi promosi hasil komoditi Kaltara ke tingkat nasional dan pasar internasional.
- Memberikan stimulan atau bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kaltara sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi masyarakat khususnya dalam menghadapai dampak Bencana Pandemi Covid-19.
- Mendorong dan mengatur para pelaku usaha, khususnya pengembang, untuk berani melakukan investasi pembangunan kawasan industri di daerah perbatasan.
(Tim HB)
Discussion about this post