TANJUNG SELOR – Menjaga kepercayaan publik dan merawat tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan. Komitmen penuh untuk mengawal prinsip tersebut kembali ditegaskan oleh jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie.
Dalam berbagai langkah penguatan kelembagaan, DPRD Kaltara menunjukkan sikap terbuka dan dukungan penuh terhadap arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kehadiran lembaga antirasuah tersebut dipandang sebagai mitra strategis dalam membantu penyelenggara pemerintahan menata sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Menurut Achmad Djufrie, arahan dan pendampingan dari KPK menjadi kompas penting bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Setiap langkah kebijakan perlu dipastikan berada di jalur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menilai bahwa edukasi dan pemaparan dari KPK memberikan kejelasan mengenai rambu-rambu serta batasan yang wajib dipatuhi bersama. Mulai dari tahapan awal penyusunan rencana program, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan, seluruhnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan integritas.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegas Achmad Djufrie dengan nada lugas namun tetap menyejukkan.
Baginya, memahami batasan kewenangan bukan berarti membatasi ruang pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, kepatuhan pada aturan justru menjadi benteng pelindung agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar kokoh secara hukum dan memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa setiap program pembangunan di Kalimantan Utara harus berlandaskan pada regulasi serta mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Disiplin terhadap prosedur akan menjaga marwah lembaga sekaligus memastikan hak-hak masyarakat terlindungi secara adil.
Secara khusus, Achmad Djufrie mengingatkan seluruh unsur terkait mengenai tata kelola pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui jalur Pokir wajib selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya penuh penekanan.
Achmad Djufrie menjelaskan bahwa kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi program di lapangan merupakan kunci utama dalam merawat transparansi anggaran. Dengan alur yang jelas dan terukur, masyarakat dapat memantau secara terbuka bagaimana aspirasi mereka diperjuangkan dan diwujudkan.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltara siap menjalankan seluruh fungsi konstitusionalnya—baik legislasi, penganggaran, maupun pengawasan—dengan berpegang teguh pada koridor hukum serta petunjuk yang diberikan.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya dengan penuh kehati-hatian.
Sikap tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat harus ditempuh dengan cara-cara yang benar, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.
Lebih jauh, Achmad Djufrie berharap koordinasi serta evaluasi berkala bersama KPK dapat semakin mempererat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kolaborasi yang harmonis antara kedua lembaga diyakini akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin matang.
Dengan kepatuhan terhadap aturan yang dijaga secara konsisten, seluruh program pembangunan di Bumi Benuanta diharapkan dapat berjalan tepat sasaran, menyentuh kebutuhan riil warga, serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami ingin seluruh program berjalan sesuai aturan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” pungkas Achmad Djufrie, menutup penegasannya dengan penuh harapan bagi kemajuan Kalimantan Utara.

















Discussion about this post