TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, S.E, menunjukkan komitmennya dalam menyentuh berbagai lapisan masyarakat dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kaltara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Acara yang berlangsung di Kafe Malabar, Jumat (28/11/25), memiliki nilai tambah karena secara spesifik mengundang para pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tarakan, sekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional.
Supa’ad Hadianto menyampaikan merangkai Sosperda dengan peringatan Hari Guru adalah langkah strategis. “Guru itu adalah pendidik bangsa. Oleh karena itu, konteks Perda ini kita rangkai sekaligus dengan Hari Guru,” jelasnya.
Ia berharap setiap organisasi di Kaltara mendapat perhatian dan sentuhan dari pemerintah maupun anggota DPRD di semua tingkatan.
Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular ini, kata Supa’ad merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Kaltara yang telah ditetapkan menjadi Perda sejak tahun 2023. Perda ini lahir sebagai respons atas pengalaman pandemi COVID-19, menjadikannya produk hukum yang sangat penting.
”Perda ini lahir pada saat COVID-19 sedang berlangsung. Kita tidak tahu ke depan ada wabah apalagi yang bisa menular secara masif, sehingga pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersepakat untuk membuat Perda ini,” ungkap Supa’ad.
Ia menekankan tujuan Sosperda ini adalah memastikan masyarakat mengetahui bahwa wabah tidak memilih jenis kelamin, agama, atau status sosial semua berpotensi tertular.
“Masyarakat perlu mendalami dan perlu mengetahui bahwa kita sudah mempunyai produk hukum daerah yang namanya Perda Perlindungan Penyakit Menular,” tambahnya.
Politisi NasDem meminta Perda ini bisa diimplementasikan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, hingga BPJS Kesehatan itu sendiri.
Dalam sesi tersebut, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Rujukan (PMU) BPJS Kesehatan Kota Tarakan Dr. Galang turut memberikan klarifikasi penting terkait layanan jaminan kesehatan.
Dijelaskan BPJS Kesehatan beroperasi mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), sementara peraturan internal BPJS lebih mengatur tata cara administrasi, seperti pendaftaran dan pembayaran.
Dr. Galang mengatakan BPJS Kesehatan menjamin hampir seluruh kondisi kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan, terkecuali beberapa kondisi seperti penyakit kosmetik atau estetika.
Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah kriteria gawat darurat. “Yang menentukan gawat darurat atau tidak itu adalah dokter di IGD, bukan dari penilaian pribadi si pasien atau keluarga pasien,” jelasnya.
Selain itu, sebut Dr. Galang klaim tentang pasien BPJS yang harus dipulangkan dalam 3 hari juga dinyatakan tidak benar. Pasien akan dijamin sampai kondisinya membaik dan bisa dipulangkan.
“Saya dengan tegas menyatakan tidak benar, BPJS Kesehatan menanggung sampai kondisi pasien bisa dipulangkan atau membaik dan keputusan pulang adalah keputusan dokter berdasarkan kondisi medis pasien,” tutupnya.(Adv)
Discussion about this post