TARAKAN – Suasana penuh keakraban dan rasa kekeluargaan terasa hangat saat ratusan warga kawasan Sebengkok, Kota Tarakan, berkumpul menyambut kehadiran Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda reses sekaligus ajang silaturahmi untuk mendengar langsung suara hati dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sejak awal pertemuan dimulai, warga Sebengkok tampak begitu antusias memanfaatkan momentum tatap muka langsung dengan pimpinan parlemen provinsi tersebut. Dalam dialog terbuka yang berlangsung cair dan tanpa sekat formalitas yang kaku, masyarakat leluasa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.
BacaJuga
Sejumlah aspirasi krusial mengemuka dari warga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar permukiman. Masyarakat mengusulkan adanya semenisasi jalan lingkungan yang kondisinya mulai rusak, perbaikan saluran drainase di lorong-lorong permukiman guna mencegah genangan air, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU) demi kenyamanan dan keamanan warga saat malam hari.
Merespons tumpahan aspirasi warga tersebut, H. Muddain menyimak setiap masukan dengan penuh empati dan penghormatan. Namun, alih-alih memberikan janji manis yang belum tentu dapat direalisasikan, ia justru memilih langkah terhormat dengan memberikan penjelasan secara terbuka, jujur, dan edukatif mengenai aturan tata kelola anggaran pemerintahan.
Di hadapan ratusan warga yang menyimak dengan saksama, Muddain memaparkan bahwa tidak semua usulan pembangunan fisik yang diajukan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, terdapat pembagian tugas dan batas kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan infrastruktur berskala lingkungan permukiman—seperti semenisasi gang atau jalan lingkungan serta perbaikan drainase di lorong-lorong—secara regulasi merupakan domain kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” kata Muddain di hadapan warga dengan nada lugas namun tetap menyejukkan.
Sikap terus terang Muddain ini justru menjadi bagian dari pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Ia menguraikan bahwa setiap penggunaan uang negara memiliki aturan main dan koridor hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk dalam proses pengalokasian anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Apabila sebuah usulan dipaksakan masuk ke dalam anggaran yang bukan menjadi kewenangannya, hal tersebut justru akan bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Meski demikian, keterbatasan kewenangan pada sektor jalan lingkungan tidak menyurutkan komitmen Muddain untuk tetap menghadirkan manfaat nyata bagi warga Sebengkok dan masyarakat Kota Tarakan pada umumnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara tetap memiliki ruang luas untuk hadir membantu warga melalui program-program lain yang memang masuk dalam koridor kewenangan provinsi.
Salah satu sektor strategis yang menjadi perhatian utama Muddain untuk diperjuangkan bagi masyarakat Tarakan adalah bantuan hibah keagamaan serta dukungan bagi kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam pertemuan hangat itu, ia memaparkan rencana pengalokasian anggaran provinsi guna mendukung pembangunan maupun pembenahan fasilitas rumah ibadah di Kota Tarakan.
Menurutnya, penguatan sarana ibadah dan dukungan terhadap kegiatan sosial keagamaan merupakan investasi moral yang sangat penting. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung, mempererat kerukunan umat, serta menunjang kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas spiritual dan sosial sehari-hari.
Muddain berharap penjelasan komprehensif mengenai pembagian kewenangan antara Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pemahaman yang utuh, warga tidak akan merasa kecewa atau beranggapan bahwa aspirasi mereka diabaikan oleh wakil rakyatnya.
Sebaliknya, kejelasan informasi ini diharapkan menjadi jembatan sinergi agar aspirasi infrastruktur permukiman warga Sebengkok dapat diteruskan dan dikomunikasikan secara tepat kepada jajaran Pemerintah Kota Tarakan maupun anggota DPRD tingkat kota yang memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjutinya.
Pertemuan reses dan silaturahmi di Sebengkok tersebut akhirnya ditutup dalam suasana penuh saling pengertian dan optimisme. Melalui ruang dialog yang jujur dan menyejukkan itu, Muddain berhasil merawat kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan bahwa pengabdian kepada rakyat selalu berpijak pada ketulusan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. (ADV)
Discussion about this post