Jakarta – PT PLN (Persero) mendapatkan penghargaan Green Business Ratings atau Pemeringkatan Bisnis Hijau terbaik di Indonesia pada sektor energi dalam Green Economic Forum 2024, Rabu (29/5) di Jakarta. Predikat ini diberikan atas upaya PLN menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di atas rata-rata industri lainnya.
Green Business Ratings ini menilai perusahaan berdasarkan aspek keberlanjutan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan alam, tanggung jawab sosial perusahaan, pembiayaan, dan lain-lain. Fokus penilaian pada tahun ini adalah peran dan kebijakan perusahaan dalam meningkatkan transisi energi, baik melalui pembiayaan atau perbaikan model bisnis.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung transisi energi sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harus menjaga upaya yang positif dan nyata. Ada beberapa proyek investasi dalam pembangkit listrik EBT di Indonesia yang bekerja sama dengan sektor swasta, seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi, dan solar PV di Likupan,” ujarnya dalam sambutan Green Economic Forum 2024 yang digelar CNBC Indonesia Research di Jakarta (29/5).
Selain itu, Riyatno mengatakan bahwa pemerintah juga fokus pada hilirisasi industri hijau dalam negeri. Beberapa yang sedang menjadi fokus Pemerintah adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembuatan baterai, sistem penyimpanan energi (battery storage) dan daur ulang baterai.
“Dalam konteks ekonomi hijau, kita harus memperkuat industri hilir dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, seperti menggunakan teknologi pengolahan terbaru yang mengurangi jejak karbon,” imbuhnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh melakukan transisi energi dan mendukung Pemerintah mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
“Kami melakukan perjuangan transisi energi bukan karena ada perjanjian internasional, kami melakukannya karena betul-betul peduli untuk menjaga bumi dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” pungkas Darmawan.
Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar menyampaikan bahwa PLN telah menjalankan berbagai inisiatif dalam melakukan transisi energi. Bersama Pemerintah, PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang paling hijau sepanjang sejarah dengan mayoritas penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2030 akan berasal dari EBT, yaitu sebesar 51,6% (21 GW).
Beberapa langkah nyata lain yang telah dilakukan PLN adalah mengganti 800 Megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan pembangkit gas, menghapus 13 GW PLTU dan menggantikan 1,8 GW PLTU dengan pembangkit EBT sebagai baseload. Bahkan, 1,3 GW PLTU yang sudah dalam pipeline dan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) juga telah dibatalkan.
“Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan. Kami berencana untuk memberikan lebih banyak ruang bagi EBT untuk masuk ke dalam sistem kelistrikan,” ujar Suroso.
Ke depan, Pemerintah bersama PLN telah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) guna memfasilitasi penambahan kapasitas pembangkit yang 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga tahun 2040.
“Kami membangun suatu ekosistem menuju ke arah ramah lingkungan. Tentu saja skenario yang sangat agresif ini harus mempunyai landasan yang jelas. Kami bersama Pemerintah sedang menuangkan program ARED ke dalam RUPTL terbaru,” ungkapnya.
Melalui ARED, lanjut Suroso, PLN akan dapat mengatasi tantangan ketidaksesuaian antara lokasi mayoritas sumber EBT yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan dengan pusat permintaan listrik di perkotaan. Dengan membangun Green Transmission Line dan Smart Grid, PLN sekaligus akan memecahkan tantangan intermittensi dari listrik EBT. (ADV)
Discussion about this post