JAKARTA – Setelah masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mentarang, Kabupaten Malinau, mulai berprogres. Bahkan dikabarkan, Presiden Jokowi akan melakukan ground breaking pembangunannya.
Sesuai informasi dari Kemenko Ekonomi, dijadwalkan ground breaking dilakukan oleh Presiden pada akhir bulan ini. Demikian kabar yang disampaikan oleh anggota Tim Pemantau dan Evaluasi (TPE)-PSN Kementerian PUPR RI, Dr. Ir. H. Suheriyatna, M.Si.
Seperti pernah diberitakan, setelah kawasan industri Tana Kuning, kemudian PLBN di perbatasan, satu lagi mega proyek di Kalimantan Utara (Kaltara) telah direspon pusat, masuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Yaitu pembangunan bendungan dan program kelistrikan PLTA di Sei Mentarang, Kabupaten Malinau.
Investornya adalah PT. Kayan Hidropower Nusantara (KHN). Perusahaan lokal Kaltara ini menjalin kerja sama dengan Serawak Energy BhD. Dan belakangan juga bersama Adaro Group. Perusahaan yang sekaligus sebagai salah satu pengelola kawasan Industri Tanah Kuning, yaitu PT KIPI.
Masuknya PLTA Mentarang dalam proyek strategis nasional, tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi (Kepmenko Ekonomi) Nomor 21 Tahun 2022, yang ditandatangani Menko Ekonomi Airlangga Hartarto pada 22 Desember 2022 lalu.
Dikatakan Suheriyatna, bersamaan dengan PLTA Mentarang, juga masuk 10 Proyek Stategis Nasional terbaru. Yang salah satunya adalah Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia mengungkapkan, masuknya PLTA Mentarang, dalam proyek strategis nasional menumbuhkan optimisme tinggi untuk terwujudnya 11 program infrastruktur Provinsi Kaltara yang telah digagas sejak 2017 lalu.
Disebutkan Suheriyatna, dari 11 program infrastruktur Kaltara yang sudah sekitar 5 tahun berjalan sejak dirancang, sebagian besarnya mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat.
Sebelumnya, ada Kawasan Industri di Tanah Kuning yang sudah masuk PSN, bahkan telah berjalan progresnya setelah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada akhir 2021 lalu.
Kemudian percepatan pembangunan kota baru mandiri Tanjung Selor, pembangunan jalan perbatasan, pengembangan bandara, juga pembangunan pos lintas batas Negara (PLBN).
“Alhamdulillah, ini sangat luar biasa, karena sudah terstruktur dukungan Pemerintah Pusat. Hampir semua program besar telah direspons dengan dasar hukum untuk mengundang APBN masuk,” ujarnya.
“Artinya ‘Negara hadir di Kaltara’ untuk infrastruktur dasar. Saya menjadi semakin optimis, insya Allah membangun Kaltara 20 tahun dapat cepat terlaksana,” ucap Suheriyatna, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara itu.
Ia mengatakan, selain untuk menyuplai kebutuhan listrik di kawasan industri Tanah Kuning, dibangunnya PLTA di Kaltara, yang salah satunya di Mentarang ini, juga untuk memenuhi listrik di Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
Suheriyatna menambahkan, masuknya PLTA Mentarang dalam PSN adalah sesuai pernyataan Presiden Jokowi dalam beberapa kali kesempatan, bahwa Kaltara memiliki potensi menjadi salah satu lumbung energy, yang salah satunya dengan dibangunnya PLTA.
“PLTA Mentarang ini menjadi salah satu sumber energy yang nantinya untuk menyuplai kebutuhan listrik di kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi. Juga ke IKN,” imbuhnya.
Sekedar mengingatkan kembali, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo sebelumnya menyebutkan, nilai investasi sepuluh PSN baru tersebut, sebesar Rp 265 triliun. Penambahan PSN ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, tentang Perubahan.
Beleid ini adalah perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, tentang Perubahan Daftar PSN. Dengan penambahan tersebut, estimasi total nilai investasi dari 210 proyek dan 12 program dalam PSN mencapai Rp 5.746,4 triliun.
Wahyu melanjutkan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), program atau proyek yang dapat dimasukkan daftar PSN adalah yang dapat diselesaikan paling lambat pada semester I 2024. Dia melanjutkan, pemerintah berharap dukungan APBN dapat ditekan seminimal mungkin. (*)
Discussion about this post