Hadiri Rakorda Regional V se-Kalimantan, Sekjen MUI Pusat Ingatkan Pengurus Tetap Jaga Ukhuwah

TARAKAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesai (MUI) Pusat Dr. H. Amirsyah Tambunan M.A mengingatkan kepada pengurus MUI di daerah agar tetap menjaga ukhuwah.

Hal itu disampaikan Amirsyah Tambunan dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Regional V se-Kalimantan di Kayan Multi Function Hall Hotel Tarakan Plaza, Jumat (21/10/2022) malam.

Pertemuan pengurus MUI se-Kalimantan plus pengurus kabupaten dan kota di Kaltara ini dibuka Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum.

Hadir juga Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes, Kepala Badan Intelejen Daerah (Binda) Kaltara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, pimpinan ormas Islam, tokoh paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tamu udangan lainnya.

Rakorda ini mengangkat tema ‘Aktualisasi Islam Rahmatan Lil ‘Alamain Untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dan Bermartabat’.

“Mempersatukan umat itu tidak sekedar ajakan, tetapi mempersatukan umat itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Amirsyah Tambunan, di awal sambutannya.

Menurutnya, ada tiga jenis ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah (sesama umat Islam), ukhuwah Basyariyah (sesama umat manusia) dan ukhuwah Wathaniyah (dalam konteks bermasyarakat dan bernegara).

Hal itu diingatkannya karena tidak lama lagi bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Jelang pesta demokrasi itu, riak-riak politik dinilainya sudah tampak dari sekarang.

Karena itu, Amirsyah Tambunan mengingatkan pengurus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah meskipun berbeda pilihan politik nantinya.

“Saya ingin mengingatkan kita semua, dalam berbagai kesempatan mengimbau, bahwa pilihan politik itu boleh beda, apakah terhadap orangnya ataupun partainya. Tetapi ukhuwah adalah harga mati,” pesannya.

Ia juga menegaskan, jajaran MUI tidak boleh terlibat aktif dalam politik praktis. Jika mau berpolitik, ia meminta untuk nonaktif dari pengurus MUI. Ini dimaksudkan agar MUI tidak dibawa ke politik praktis.

“Bukan tidak boleh berpolitik praktis, silakan, itu hak politik sebagai warga negara. Tetapi dalam kontek MUI sebagai wasit, kita harus menjaga netralitas. Karena kekuatan netralitas itu adalah merupakan standing position MUI memberikan nasihat kepada semua pihak, supaya kontestasi dalam dunia politik itu bisa kita jaga,” ungkapnya.

MUI sendiri dinilainya boleh berpolitik. Namun politik yang dimaksud adalah dalam konteks kebijakan kebangsaan dan politik untuk merumuskan peraturan perundang-undangan.

“Itu dipersilakan supaya bisa mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, yang adil, yang teratur,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kaltara K.H. Zainuddin Dalila dalam sambutannya menyampaikan bahwa MUI sebagai tenda besar bagi seluruh komponen ummat, mitra pemerintah dan menjadi salah satu kekuatan bangsa, mempunyai peran strategis dan andil yang sangat besar dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Zainuddin Dalila mengingatkan kepada pengurus bahwa ada amanah yang besar yang dipikul MUI dalam melayani dan melindungi ummat yang dikenal dengan Himayatul Ummah, yakni menjaga dan melindungi ummat, berdakwah membela agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala demi kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin.

Namun, diakuinya, MUI tidak bisa sendiri dalam melaksanakan tugas itu. Butuh dukungan semua pihak. Karena itu ia mengajak semua pihak saling bahu-membahu mewujudkan harapan itu sesuai dengan tugasnya masing-masing.

“Untuk menunaikan amanah tersebut, tidak mungkin bisa hanya dengan ulama saja, sebagaimana kita tidak mungkin bisa hanya pemerintah saja atau aparat keamanan saja, semua pihak harus bahu-membahu, bekerja sama dan sama-sama bekerja, sesuai posisinya masing-masing,” harapnya.

Ia mengimbau semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kondusifitas masyarakat, menjaga kamtibmas dan keutuhan NKRI yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilu serentak.

Zainuddin Dalila juga menegaskan bahwa pengurus MUI Kaltara bersungguh-sungguh dalam mejudukan misi MUI sebagai tenda besar bagi seluruh ummat Islam, bukan sekedar retorika atau pemanis kata dalam sambutan.

Sementara itu, Rakorda di Kaltara kali ini merupakan yang kedua kalinya, setelah yang pertama 6 tahun lalu di Tanjung Selor, Bulungan. (jkr)