TANJUNG SELOR — Semangat merajut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kembali disuarakan dengan lantang dari Bumi Benuanta. Di tengah hamparan luas wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang kaya akan potensi namun menyimpan tantangan geografis tersendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara hadir membawa suara hati masyarakat yang mendambakan pemerataan pembangunan secara nyata.
Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan di kawasan perbatasan negara kini kembali menjadi sorotan tajam di tingkat legislatif provinsi. Proyek berskala besar dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp32 triliun tersebut hingga kini belum menunjukkan progres atau realisasi fisik yang signifikan di lapangan.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, secara tegas menagih kepastian serta komitmen nyata dari pemerintah pusat. Bagi pimpinan legislatif ini, penantian panjang masyarakat di wilayah perbatasan memerlukan tindak lanjut yang konkret, terukur, dan berlandaskan keadilan bernegara.
Dalam berbagai kesempatan komunikasi publiknya, Achmad Djufrie menekankan bahwa suara masyarakat perbatasan adalah denyut nadi kedaulatan bangsa yang tidak boleh diabaikan. Kehadiran negara di tapal batas paling nyata dapat dirasakan tatkala aksesibilitas jalan darat terbuka dengan layak dan aman.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan. Kami berharap pembangunan ini segera direalisasikan,” ungkap Achmad Djufrie dengan penuh ketegasan namun tetap mengedepankan semangat konstruktif.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa infrastruktur jalan bukan sekadar sarana mobilitas fisik, melainkan urat nadi utama perekonomian rakyat. Keterbatasan akses selama ini telah menjadi hambatan klasik yang membatasi pergerakan penduduk, kelancaran distribusi logistik, hingga pemerataan jangkauan layanan publik dasar di daerah terluar.
Dengan terbukanya konektivitas antarwilayah perbatasan, disparitas harga kebutuhan pokok dapat ditekan dan geliat ekonomi lokal akan tumbuh subur. Hal ini sekaligus memperkuat rasa kebanggaan nasional bagi warga yang setia menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di garis depan.
Langkah perjuangan yang ditempuh oleh DPRD Kaltara bukanlah tanpa dasar, melainkan buah dari penyerapan aspirasi mendalam melalui berbagai forum resmi, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat. Aspirasi tersebut secara konsisten diperjuangkan agar gaung kebutuhan warga perbatasan sampai ke kementerian terkait di tingkat nasional.
Achmad Djufrie turut mengapresiasi itikad baik sejumlah pejabat tinggi kementerian pusat yang pernah meluangkan waktu meninjau langsung kondisi geografis perbatasan Kaltara. Namun, ia mengingatkan bahwa kunjungan lapangan harus bermuara pada keputusan strategis yang berdampak langsung.
Pemerintah pusat diharapkan mampu segera menyusun perencanaan teknis yang matang, menetapkan kepastian alokasi anggaran, serta mengumumkan jadwal pelaksanaan proyek. Transparansi tahapan ini penting agar masyarakat memperoleh kejelasan dan optimisme bahwa penantian panjang mereka segera berbuah manis.
Dari sisi kemampuan fiskal, anggaran sebesar Rp32 triliun tentu berada di luar jangkauan kemampuan keuangan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu, kehadiran dan intervensi penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kunci mutlak keberhasilan mega proyek kerakyatan ini.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus membersamai langkah eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mempererat jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat. Sinergi yang harmonis antara pusat dan daerah diyakini menjadi formula terbaik untuk menepis segala hambatan birokrasi.
Di balik ketegasan sikap penagihan komitmen tersebut, terselip sebuah harapan besar yang menyejukkan bagi seluruh pihak. Penegasan ini bukan sekadar kritik, melainkan wujud cinta kasih wakil rakyat agar janji kesejahteraan benar-benar terwujud di setiap jengkal tanah perbatasan.
Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas, diajak untuk terus bergandengan tangan menjaga semangat persatuan. Dengan niat tulus dan kerja bersama, impian memiliki konektivitas jalan perbatasan yang layak dan mantap di Kaltara diyakini akan segera menjadi kenyataan yang membanggakan bagi seluruh bangsa. (ADV)
















Discussion about this post